Ada Temuan Pelanggaran, IOI Group Minta Bantuan Greenpeace

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok perusahaan sawit asal Malaysia, IOI Group meminta bantuan organisasi Greenpeace mendorong korporasi minyak kelapa sawit berkomitmen dalam membangun kebijakan suplai berkelanjutan di Indonesia.

Chief Executive Officer IOI Corporation Berhad, Dato’ Lee Yeow Chor meminta Greenpeace mendorong pihak korporasi untuk berpartisipasi dalam mencapai kesepakatan mengatasi masalah suplai minyak kelapa sawit berkelanjutan. Ini, kata Lee, dapat dilakukan Greenpeace menggunakan pengaruh dan kemampuan mengorganisirnya.

"IOI siap menjadi tuan rumah mempertemukan berbagai bisnis produksi minyak sawit skala besar dan meminta Greenpeace bergabung dengan kami dalam usaha ini," tutur Lee dalam rilisnya, Selasa (27/9/2016).

Lee mengatakan, IOI menerima tantangan Greenpeace untuk menggunakan suara dan pengaruhnya guna membantu mencapai hasil diinginkan. Oleh karena itu, lanjut Lee, IOI telah memanggil seluruh rekan pelaku industri untuk mencapai kesepakatan atas solusi suplai minyak kelapa sawit berkelanjutan.

"Kami hari ini memanggil semua rekan pelaku industri untuk bersama-sama datang dan mencapai kesepakatan dalam memberikan solusi suplai berkelanjutan yang sesungguhnya dari salah satu komoditas paling umum digunakan di dunia," kata Lee.

Berkenaan dengan tuntutan Greenpeace dalam laporan setebal 45 halaman, IOI Group mengakui mengenai adanya pelanggaran kebijakan minyak kelapa sawit berkelanjutan oleh pemasok pihak ketiganya karena merusak lingkungan dan melanggar HAM.

"IOI juga berbagi analisa yang sama secara garis besar terkait tantangan industri dalam memastikan kepatuhan pemasok pihak ketiga," ujar Lee.

Lee mengatakan, IOI setuju dengan saran Greenpeace untuk memantau pemasok pihak ketiga, memverifikasi kebijakan nol deforestasi dan tak adanya penanaman di lahan gambut, serta menggunakan ancaman sanksi komersial sebagai penerapan kebijakan IOI.

"Kami setuju semua itu hanya dapat dilakukan jika ada pendekatan industri secara menyeluruh dalam menangani masalah-masalah yang kompleks," tambah Lee.

Menurut Lee, IOI sepenuhnya menerima tanggung jawab ini sebagai produsen dan pedagang minyak sawit. IOI Group pun mengaku telah berkomitmen untuk mengambil tindakan pada beberapa bagian.

"Ini sebagai langkah penerapan rencana dan kebijakan implementasi berkelanjutan yang sempat diumumkan pada Agustus tahun ini," tambah Lee.

Lee juga mengatakan akan segera menerbitkan pemutakhiran atas komitmen yang telah IOI umumkan.

"Kami akan segera menerbitkan pemutakhiran agar para pemangku kepentingan kami merinci kemajuan yang telah dibuat sejak komitmen ini diumumkan," kata Lee.

Greenpeace sebelumnya menuding rantai pemasok perusahaan kelapa sawit asal Malaysia, IOI Group melakukan pelanggaran kebijakan minyak kelapa sawit berkelanjutan IOI dengan melakukan perusakan lingkungan. Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Yuyun Indradi mengatakan, IOI mengambil keuntungan dari kerusakan hutan dalam praktik usahanya.

"Minyak sawit yang dipasok oleh kelompok IOI dari kebun mereka dan pemasok pihak ketiganya di Indonesia memiliki catatan buruk terhadap lingkungan," ujar Yuyun ketika konferensi pers di Hotel Ibis Arcadia, Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Berdasarkan analisa Greenpeace, kata Yuyun, perusakan lingkungan dilakukan oleh enam pemasok rantai IOI Group, yakni Austindo Nusantara Jaya Group, PT Eagle High Plantations Tbk. Lalu, Goodhope Asia Holdings Ltd, Indofood Agri Resources Ltd, Korindo, dan Tabung Haji Plantations Berhad.

Menurut Yuyun, keenam perusahaan tersebut melakukan perusakan lingkungan karena indikasi pembukaan hutan primer di Papua dan Kalimantan serta pengembangan kebun di lahan gambut.

"Serta menyebabkan kebakaran hutan luas yang tak terkendali karena penggunaan api secara sengaja dalam pembukaan areal konsesi," ucap Yuyun.

Selain perusakan lingkungan, Greenpeace juga menuding adanya pelanggaran HAM yang dilakukan empat pemasok minyak kelapa sawit IOI Group dalam operasinya. Ini disebabkan adanya eksploitasi pekerja di bawah umur dan pembangunan kebun tanpa persetujuan informasi di awal dengan masyarakat adat.

"Selain itu kami juga menemukan adanya penggunaan secara luas aparat bersenjata di lapangan," kata Yuyun.