JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Golkar Heitifah Sjaifudian menegaskan, kepala daerah yang diusung Partai Golkar harus ikut berkontribusi membesarkan partai jika terpilih
Hal ini juga berlaku bagi petahana dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 Basuki Tjahaja Purnama, meskipun yang bersangkutan bukan merupakan kader partai.
"Sudah ditegaskan berkali-kali oleh Ketum (Setya Novanto) jangan sampai sesudah terpilih kemudian dia tidak membantu Golkar, membesarkan partainya," kata Heitifah di Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Ia mengatakan, loyalitas terhadap partai menjadi alasan Golkar memprioritaskan mengusung kadernya sendiri dalam pilkada.
"Kader memang diutamakan, tapi dalam kasus tertentu, tidak masalah. Siapapun yang penting dia berkomitmen (membesarkan Golkar) nantinya," kata Heitifah.
Menurut Heitifah, adalah hal yang wajar apabila partai meminta timbal balik dari kepala daerah yang diusungnya.
Apalagi, dalam mengusung kepala daerah, Golkar sama sekali tidak meminta mahar politik.
"Kami tidak meminta uang dari kepala daerah, tapi kami tuntut nanti ketika terpilih mereka harus membuktikan bahwa plafon Golkar akan diterapkan di kebijakannya," kata Anggota Komisi II DPR ini.
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebelumnya juga mengingatkan, kepala daerah baik bupati, wali kota atau gubernur yang diusung Golkar merupakan kepanjangan tangan partai.
Oleh karena itu, para kepala daerah yang diusung Golkar harus memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Ini namanya pemanfaatan posisi, yang namanya bupati, wali kota, gubernur harus dimanfaatkan posisi itu untuk kebesaran Golkar. Ada bupati berkuasa di situ, Golkarnya masa kalah?" kata Idrus.