Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Tak Ada Alasan untuk Ricuh pada Pilkada DKI Jakarta

Kompas.com - 26/09/2016, 22:47 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengimbau kepada seluruh pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur dan seluruh pendukungnya agar ikut menjaga situasi keamanan jelang penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Wiranto mengatakan, baik atau buruknya penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta akan menjadi cermin bangsa Indonesia dalam menjalankan proses demokrasinya.

"Ya siapa pun cagubnya, wakil cagubnya, harus ada kesadaran bahwa ini (Pilkada DKI Jakarta 2017) milik kita bersama yang perlu kita jaga," kata Wiranto saat ditemui di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (26/9/2016).

"Karena ini proses demokrasi, artinya baik buruknya proses ini akan mencerminkan kita sebagai bangsa yang paham atau tidak berdemokrasi," ujarnya.

Wiranto menegaskan, jika melihat peraturan dan tata cara pilkada yang ada, maka tidak ada alasan bagi seluruh pihak untuk menciptakan keributan, kericuhan dan kerusuhan.

Oleh sebab itu, dia meminta kepada masyarakat untuk ikut menjaga penyelenggaraan pilkada agar berjalan aman dan tidak terprovokasi dengan adanya isi SARA.

"Sistemnya sudah jelas, tata caranya jelas, aparat keamanan ada, sehingga tidak ada alasan untuk ribut, ricuh, apalagi ada kerusuhan. Itu yang saya harapkan tidak terjadi dan diharapkan masyarakat juga begitu," ucapnya.

Saat ini, sudah ada bakal tiga pasangan calon gubernur dan wakil calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat mendapat dukungan dari PDI-P, Hanura, Golkar dan Nasdem.

Selain itu, ada dua koalisi partai lain yang mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur Ibu Kota.

Koalisi Cikeas yang diisi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylvia Murni.

Adapun Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera mengajukan Anies-Sandiaga.

Sementara itu KPU telah menetapkan 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 untuk masa kampanye calon.

Empat hari berselang, 15 Februari 2017, warga Ibu Kota akan menentukan pilihan calon pemimpin mereka untuk lima tahun ke depan.

Kompas TV Cabup-Cawabup Bekasi Jalani Tes Kesehatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com