JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengimbau kepada seluruh pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur dan seluruh pendukungnya agar ikut menjaga situasi keamanan jelang penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.
Wiranto mengatakan, baik atau buruknya penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta akan menjadi cermin bangsa Indonesia dalam menjalankan proses demokrasinya.
"Ya siapa pun cagubnya, wakil cagubnya, harus ada kesadaran bahwa ini (Pilkada DKI Jakarta 2017) milik kita bersama yang perlu kita jaga," kata Wiranto saat ditemui di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (26/9/2016).
"Karena ini proses demokrasi, artinya baik buruknya proses ini akan mencerminkan kita sebagai bangsa yang paham atau tidak berdemokrasi," ujarnya.
Wiranto menegaskan, jika melihat peraturan dan tata cara pilkada yang ada, maka tidak ada alasan bagi seluruh pihak untuk menciptakan keributan, kericuhan dan kerusuhan.
Oleh sebab itu, dia meminta kepada masyarakat untuk ikut menjaga penyelenggaraan pilkada agar berjalan aman dan tidak terprovokasi dengan adanya isi SARA.
"Sistemnya sudah jelas, tata caranya jelas, aparat keamanan ada, sehingga tidak ada alasan untuk ribut, ricuh, apalagi ada kerusuhan. Itu yang saya harapkan tidak terjadi dan diharapkan masyarakat juga begitu," ucapnya.
Saat ini, sudah ada bakal tiga pasangan calon gubernur dan wakil calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat mendapat dukungan dari PDI-P, Hanura, Golkar dan Nasdem.
Selain itu, ada dua koalisi partai lain yang mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur Ibu Kota.
Koalisi Cikeas yang diisi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylvia Murni.
Adapun Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera mengajukan Anies-Sandiaga.
Sementara itu KPU telah menetapkan 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 untuk masa kampanye calon.
Empat hari berselang, 15 Februari 2017, warga Ibu Kota akan menentukan pilihan calon pemimpin mereka untuk lima tahun ke depan.