Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebagai Perwira TNI, Agus Yudhoyono Dinilai Paham Dunia Politik

Kompas.com - 23/09/2016, 15:42 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli membantah anggapan yang meragukan kapabilitas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi gubernur DKI Jakarta karena minim pengalaman di bidang politik.

Menurut Nachrowi, meski dalam peraturan militer seorang tentara tidak dibolehkan berkecimpung di politik praktis, namun Agus sebagai perwira menengah TNI diwajibkan untuk memahami seluk beluk politik.

Oleh sebab itu dia yakin, Agus memiliki pemahaman yang baik soal dunia politik sebagai modal dalam pertarungan di Pilgub DKI Jakarta 2017.

(Baca: Nama Agus Harimurti Yudhoyono Sudah Lama Disimulasikan sebagai Cagub)

"Agus ini adalah Perwira menengah AD memang tidak melaksanakam politik praktis tapi pasti memperhatikan politik. Militer kan juga harus mengenal politik. Jadi saya pikir agus itu tidak nol soal politik," ujar Nachrowi saat ditemui di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi No.41, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/9/2016).

Selain itu, Nachrowi menuturkan bahwa sosok Agus sudah cukup dikenal masyarakat melalui berbagi seminar.

Pengalamannya di dinas kemiliteran sebagai perwira menengah juga dinilai cukup sebagai modal untuk memimpin Jakarta.

Saat ini, kata Nachrowi, Partai Demokrat tinggal memanfaatkan waktu yang ada untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas Agus.

Sementara itu, calon wakil gubernur yang akan mendampingi Agus, yakni Sylviana Murni dipercaya memiliki kemampuan sebagai birokrat yang baik.

Mengingat Sylvi saat ini masih menjabat sebagai Deputi Gubernur bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Pemprov DKI Jakarta.

(Baca: TNI AD: Mayor Inf Agus Harimurti Sedang Proses Pengunduran Diri dari Militer)

"Modal awal sudah ada. Kami akan kerja keras setelah ini soal elektabilitas. Tinggal diperkenalkan ke masyarakat jakarta," katanya.

Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni merupakan bakal pasangan calon yang diusung oleh Koalisi Cikeas, yakni Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Keduanya akan mendaftarkan diri ke KPU DKI Jakarta, Jumat malam, sekitar pukul 20.00 WIB.

Kompas TV Maju DKI 1, Agus Yudhoyono Akhiri Karir Militer

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com