Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jemaah Haji WNI Diarahkan untuk Bohong ke Imigrasi Saat Mau Berangkat ke Filipina

Kompas.com - 22/09/2016, 17:35 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Yudanus Dekiwanto mengatakan, tak ada pelanggaran imigrasi di Indonesia yang dilakukan 177 calon jemaah haji yang berangkat lewat Filipina.

Semua persyaratan administrasi untuk membuat paspor pun sudah terpenuhi. Hanya saja, kata Deki, mereka tak jujur dengan tujuan mereka berangkat ke Filipina.

"Mereka datang ke kantor imigrasi, administrasi lengkap, wawancara, foto. Tapi memang agak sulit kalau tidak jujur. Dia mau ke mana malah mengaku ke mana," ujar Deki dalam acara Dialog Polri di Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Menurut Deki, korban diarahkan oleh agensi perjalanan yang memberangkatkan haji dengan cara ilegal itu untuk proses wawancara. Para pemilik agensi perjalanan meyakinkan para korban bahwa naik haji lewat Filipina legal dan aman.

Upaya untuk meyakinkan ini tak hanya terhadap 177 calon jemaah haji yang tertahan di Filipina, tapi juga kepada sekitar 700 jemaah haji yang lolos berangkat lewat Filipina.

"Itu sudah diatur. Mungkin travel-nya bilang, jangan ngomong (kalau mau naik haji). Kalau ngomong nanti enggak berangkat," kata Deki.

(Baca juga: Polisi Selidiki Lolosnya 700 WNI yang Naik Haji Pakai Paspor Filipina)

Waktu berangkat ke Filipina, mereka menggunakan dokumen yang sah dan lolos pemeriksaan imigrasi. Namun, mereka tersandung masalah ketika berada di Filipina.

Mereka menggunakan paspor palsu yang telah disediakan oknum agensi perjalanan ilegal agar bisa berangkat ke Arab Saudi dari Filipina.

"Ketahuannya kan karena ada yang di-interview tapi tidak bisa bahasa Tagalog. Bahasa Inggris pun tidak bisa. Akhirnya ketahuan ada 177 orang itu," kata Deki.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 177 calon jemaah haji di Filipina, sebanyak 168 jemaah haji sudah dipulangkan ke Indonesia.

Sementara sembilan orang lainnya masih berada di Filipina untuk menjadi saksi dalam proses hukum di Filipina terkait pemalsuan paspor.

(Baca juga: Menag: Tahun Depan Kuota Haji Kemungkinan Kembali Normal)

Kompas TV Kasus Haji Berpaspor Filipina Jadi Sorotan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Nasional
PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com