Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepulangan 700 WNI yang Berhaji via Filipina Lebih Diprioritaskan ketimbang Penyelidikan

Kompas.com - 14/09/2016, 12:24 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM akan memulangkan sekitar 500-700 warga negara Indonesia (WNI) yang sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi dengan menggunakan paspor Filipina.

Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan, pemerintah saat ini berupaya memulangkan 500-700 jemaah haji di Arab Saudi tersebut melalui jalur Filipina.

"Saat ini yang kami lakukan adalah bagaimana saudara kita bisa kembali ke Tanah Air melalui jalur kembali ke Filipina karena mereka tidak langsung dari Indonesia," ujar Ronny di Gedung Ditjen Imigrasi, Kemenkumham, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Menurut Ronny, pemulangan melalui jalur Filipina dilakukan agar penyelidikan terhadap masalah tersebut dapat dilakukan secepatnya, baik oleh pemerintah Indonesia maupun Filipina.

"Jadi ketika mereka bisa kembali, maka kita dapat mempertajam penyelidikan bagaimana mereka bisa tiba di tanah suci Mekkah," kata Ronny.

Menurut Ronny, jika penyelidikan terhadap masalah tersebut dilakukan di Arab Saudi, penyelamatan terhadap WNI akan sulit dilakukan.

"Karena kalau kami mengutamakan penyelidikannya terlebih dahulu, mengutamakan penegakan hukum duluan, penyelamatan terhadap kepulangan mereka akan tersendat," kata Ronny.

Keberadaan 500-700 warga negara Indonesia yang sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi dengan menggunakan paspor Filipina diungkap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.

 

(Baca: 700 WNI Lolos Naik Haji Pakai Paspor Filipina)

Yasonna mengatakan, mereka nekat menunaikan ibadah haji melalui jalur ilegal karena keterbatasan kuota haji di Indonesia. Sementara itu, kuota haji di Filipina banyak yang tidak terpakai.

Akibatnya, sejumlah biro perjalanan nakal memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil keuntungan.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto sebelumnya mengatakan, kepolisian akan jemput bola untuk menyelidiki lolosnya 700 warga negara Indonesia yang melaksanakan ibadah haji melalui Filipina.

Tim dikirim ke Filipina dan Arab Saudi untuk melakukan penyelidikan. (Baca: Selidiki 700 WNI yang Berangkat Haji Tak Melalui Indonesia, Polri Kirim Tim ke Jeddah dan Filipina)

Kompas TV Kasus Haji Berpaspor Filipina Jadi Sorotan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com