KPK Persilakan Nur Alam Ajukan Praperadilan

Kompas.com - 20/09/2016, 12:47 WIB
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung KPL, Jakarta, Kamis (11/8/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung KPL, Jakarta, Kamis (11/8/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief mengatakan, gugatan praperadilan merupakan bagian dari hak seorang tersangka yang terjerat kasus pidana, termasuk korupsi.

Penyataan Laode ini menanggapi permohonan praperadilan yang diajukan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Maka dari itu, kata Laode, KPK mempersilakan Nur Alam jika ingin menguji keabsahan proses penyidikan hingga penetapannya sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan pada 2009-2014 di Sultra.

"Pra peradilan adalah hak tersangka, silahkan saja (kalau mengajukan)," ujar Laode saat dikonfirmasi, Selasa (20/9/2016).


Nur Alam melalui kuasa hukumnya, yakni Maqdir Ismail menilai KPK tidak diperkenankan melakukan penyelidikan ketika ada lembaga lain sedang melakukan penyelidikan atas obyek yang sama.

(Baca: Kejagung Sempat Selidiki Dugaan Rekening Gendut Gubernur Sulawesi Tenggara, tetapi Dihentikan)

Hal tersebut sudah diatur dalam nota kesepahaman antara KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri yang menyatakan dalam hal para pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, maka instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan yang akan menanganinya.

Menanggapi pernyataan itu, Laode mengatakan, pihaknya bisa menetapan tersangka dan penyidikan terhadap Nur Alam, sebab berkas sudah disetujui oleh pihak yang terkait dalam nota kesepahaman tersebut, yakni kepolisian dan KPK.

"Yang mentersangkakan NA (Nur Alam) adalah KPK yang suratnya ditandatangani Direktur dan Deputi yang dua-duanya Polisi dan pimpinan KPK," kata dia.

Kejaksaan Agung memang pernah melakukan penyelidikan terhadap Nur Alam dalam kasus yang sama. Namun, pada akhir Agustus 2015, Kejagung telah menghentikan penyelidikan itu karena penyelidik tidak memiliki cukup bukti penguat untuk meningkatkan kasus ini ke penyidikan.

(Baca: KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai Tersangka)

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X