Luhut Janji Kajian Bappenas Terkait "Giant Sea Wall" Akan Dibuka Ke Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait proyek pembangunan "National Capital Integrated Coastal Development" (NCICD) atau tanggul laut raksasa (giant sea wall) akan dibuka ke publik.

Ia memastikan hasil kajian tersebut akan segera rampung.

"Dibuka. Enggak usah khawatir. Kami ngapain bohongin rakyat kita," kata Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

"Sabar semua. Itu dokumen publik silakan dilihat," ujarnya.

Dikutip dari Antaranews.com, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kajian proyek pembangunan NCICD akan rampung pada Oktober 2016.

Kajian dari Bappenas sangat penting karena menentukan desain dan jarak pulau reklamasi dari daratan. Nantinya, pengembang wajib menyusun izin lingkungan dengan mempertimbangkan tanggul laut.

(Baca juga: Janjikan "Masterplan" NCICD 2 Minggu, Kementerian PUPR Dinilai Abaikan Instruksi Jokowi)

Namun, Bambang menekankan, bukan reklamasi pulau yang menjadi fokus perhatian, melainkan kebutuhan pembangunan tanggul raksasa.

Ini mengingat intrusi air laut dari Jakarta Utara sudah sampai ke kawasan Monumen Nasional (Monas).

"Di Monas itu airnya sudah tercampur air asin, jadi sangat bahaya buat Jakarta ke depan. Apalagi dengan kondisi perubahan iklim, ombak makin tinggi dan sering sekali banjir rob di Jakarta Utara. Jadi perlu dibangun giant sea wall," tutur Bambang.

Bambang juga mengemukakan, melalui tanggul raksasa tersebut, selain untuk mencegah terjadinya banjir dan intrusi air laut, nantinya juga diharapkan dapat menjadi sumber air baku bagi penduduk Jakarta.

(Baca juga: Reklamasi 17 Pulau Terintegrasi dengan NCICD, Bagaimana Nasib Swasta?)