Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Usulkan Budi Gunawan Pensiun Dini dan Jadi Sipil Murni

Kompas.com - 13/09/2016, 11:41 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memandang tak ada masalah jika ada dua polisi aktif berpangkat jenderal.

Menurut dia, publik tak perlu khawatir akan ada matahari kembar di institusi Polri.

Kedua jenderal yang dimaksud adalah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol Budi Gunawan.

Budi diangkat sebagai jenderal penuh setelah menerima keputusan presiden terkait pengangkatannya sebagai Kepala BIN. 

"Yang penting tempat bekerjanya beda," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Fahri juga mengusulkan agar Budi segera pensiun dini agar menjadi sipil murni. Dengan demikian, Budi bisa tenang memimpin BIN tanpa disoroti publik terkait pangkat jenderalnya.

"Saya kira karena Pak BG (Budi Gunawan) juga sudah jadi jenderal, saya rasa dia perlu pensiun dini agar jadi sipil murni," kata Fahri.

Meski dilantik sebagai Kepala BIN baru, Budi Gunawan diketahui belum pensiun dari jabatannya sebagai anggota Polri. Budi baru akan memasuki masa pensiun tahun depan.

(Baca juga: Pemberian Pangkat Jenderal kepada Budi Gunawan Dinilai Lebih Bersifat Politis)

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan, secara struktural, Budi sudah tidak lagi menduduki jabatan di instansi Polri. Artinya, komando Polri tetap berada di tangannya.

"Kewenangan penanganan komando Polri ada di tangan Kapolri. Pak Budi Gunawan beliau penanggung jawab komando di BIN, tapi kami tetap jaga hubungan komunikasi lainnya,” kata dia.

(Baca: Kapolri Pastikan Tak Akan Ada Matahari Kembar di Tubuh Polri)

Kompas TV Usai Dilantik, Budi Gunawan Cium Tangan Megawati
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com