Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemberian Pangkat Jenderal kepada Budi Gunawan Dinilai Lebih Bersifat Politis

Kompas.com - 11/09/2016, 10:51 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai, pemberian pangkat jenderal kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan sarat unsur politis.

Bambang mengatakan, dinaikkannya pangkat Budi menjadi bintang empat mungkin dilakukan sebagai kompensasi karena dia pernah terhalang saat ingin menjadi kepala Kepolisian RI.

"Mungkin sebagai kompensasi karena dulu pernah akan dijadikan Kapolri, tetapi terhalang. Mungkin juga diberikan untuk menghormati kemampuan Budi yang andal," ujar Bambang ketika dihubungi Kompas.com di Jakarta, Minggu (11/9/2016).

Menurut Bambang, pemberian kompensasi dalam bentuk pangkat jenderal kepada Budi lebih bersifat politis jika dibandingkan dengan pengukuran profesionalitasnya ketika menjabat di Polri.

Ini disebabkan penunjukan kepala BIN biasanya dipenuhi unsur kedekatan antara Presiden dan calon yang dipilih.

"Kalau kompensasi kan sifatnya politis, bukan tolok ukur profesionalitas," kata Bambang.

Baca juga: Dapat Ucapan Selamat Dilantik Jadi Kepala BIN, Budi Gunawan Cium Tangan Megawati

Meski begitu, Bambang mengingatkan Budi bahwa tugas BIN adalah untuk kepentingan bangsa dan negara sehingga tak layak jika mengutamakan keinginan rezim berkuasa maupun partai politik dalam praktiknya.

"Namanya kepala BIN tentu pertimbangan politisnya lebih kuat, yang penting perlu disadari bahwa tugas BIN itu untuk kepentingan negara dan bangsa, bukan untuk kepentingan rezim atau partai," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com