Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sentilan Megawati dan Sinyal untuk Ahok

Kompas.com - 11/09/2016, 13:34 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

Kompas TV Megawati: Memangnya Saya Minta Mahar?

"Bu Mega atas dasar apa ujug-ujug merekrut Ahok. Logika saya sebagai peneliti, melihatnya runut saja. Ini tidak nyambung," tuturnya.

"Kayak orang mau bangun rumah kan enggak bisa sekaligus dibangun. Ini kok tidak ada langkah-langkah yang runtun tentang itu," kata dia.

Pendapat serupa diungkapkan pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio. Simbol-simbol politik yang ditunjukkan PDI-P serta Ketua Umum Megawati Soekarnoputri boleh jadi menunjukkan bahwa partai berideologi Pancasila dan marhaenisme itu tak akan mendukung Ahok.

Hendri mengatakan, hal itu salah satunya terlihat saat PDI-P memanggil sejumlah kepala daerah. Sebut saja Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, Wali Kota Pangkal Pinang Muhammad Irwansyah, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, hingga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

(Baca: Partai Gerindra: Dukungan PDI-P Mengarah ke Ahok)

Megawati, lanjut Hendri, juga menyindir Ahok di beberapa kesempatan. Salah satunya pada pembukaan sekolah pemimpin daerah beberapa waktu lalu.

"Ada sentilan 'jangan jadi lupa terhadap partai pengusung'". Itu kan bisa juga jadi sentilan untuk Pak Ahok yang memang meninggalkan Gerindra," ujar juru bicara Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) itu.

Hendri juga menyebutkan soal singgungan Megawati terkait mahar politik dalam pilkada.

"Megawati keras sekali bilang, 'bilang dong Pak Ahok, yang fair. Jangan bicara mahar-mahar'," tutur Hendri menirukan pernyataan Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com