Kehadiran Negara dalam Kebisingan Publik

Perkembangan teknologi membuat setiap orang memiliki akses yang lebih terbuka terhadap informasi. Hari ini, melalui internet setiap orang bisa mendapatkan hampir semua informasi yang dibutuhkan sekaligus menyebarkan gagasan mereka ke seantero dunia.

Dalam konteks sosio-politis, media sosial kini menjadi media komunikasi publik yang paling interaktif, berpengaruh, dan mampu menjadi medium mobilisasi.

Informasi yang menyebar melalui internet dengan bantuan platform media sosial mendorong warga berpartisipasi secara lebih aktif.

Partisipasi publik merupakan prasyarat utama demokrasi. Dalam hal proses perumusan kebijakan sebagai misal, diperlukan masukan publik terkait permasalahan apa yang seharusnya dibahas.

Respon publik juga berlangsung secara dinamis, muncul pro dan kontra. Bahkan kerap kali yang menjadi sasaran kritik adalah institusi negara atau kebijakan-kebijakan publik.

Respon Negara

Seorang ilmuwan sosial bernama Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu sikap yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah terkait diskursus tertentu yang bergulir di masyarakat.

Pemerintah harus memberikan kejelasan sikapnya mengenai diskursus yang sedang bergulir tersebut, dimana jika pemerintah tidak melakukannya, maka di mata publik pemerintah dinilai abai.

Pemerintah mestinya merespon diskursus publik sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan etika normatif yang menjadi landasan kehidupan berbangsa bernegara.

Pemerintah yang cenderung lemah dalam mengambil sikap atas isu publik tertentu, berpotensi melahirkan sebuah kebisingan yang gilirannya dapat mendorong keresahan dan kemarahan publik. Akibatnya konflik sosial menjadi rentan.

Belajar dari isu-isu tersebut, pemerintah harus memberikan respon berupa penjelasan yang jelas, bijak dan tepat, baik secara normatif, politis maupun rasional berdasarkan nilai-nilai konstitusi dan kepentingan nasional.

Dinamika Perumusan Kebijakan

Terdapat sejumlah tahapan dalam proses perumusan (formulasi) kebijakan publik. Tahap awal adalah mengumpulkan bahan sebagai masukan (input) dalam pertimbangan pembuatan kebijakan. Tahap selanjutnya adalah kalkulasi dampak. Sedangkan tahap terakhir adalah implementasi.

Tahapan awal ini biasanya dilakukan saat diskursus di ruang publik mulai menghangat. Setiap orang menyatakan pendapat terkait isu tertentu. Akan muncul dialektika pro dan kontra.

Pemerintah dalam situasi apapun, di negara manapun, harus mampu mensuplai publik dengan informasi yang tepat dan benar sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.