Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicopot dari Jabatan Kepala BIN, Sutiyoso Belum Ditawari Posisi Baru oleh Jokowi

Kompas.com - 09/09/2016, 14:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Sutiyoso mengaku belum ditawari jabatan lain oleh Presiden Joko Widodo.

Jabatan Kepala BIN yang kini diduduki Sutiyoso akan segera beralih kepada Komjen Pol Budi Gunawan yang telah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I DPR.

Sutiyoso mengatakan, saat mengikuti kunjungan kerja Jokowi ke forum G20 di China dan KTT ASEAN di Laos, tidak ada pembicaraan soal jabatan.

"Kami kan di luar negeri di Laos sama China. Komunikasinya tentang Summit aja. Enggak menyinggung jabatan saya kemudian apa," kata Sutiyoso, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/9/2016).

(Baca: Bakal Diberhentikan sebagai Kepala BIN, Ini Komentar Sutiyoso)

Sutiyoso mengaku ikhlas dicopot sebagai Kepala BIN. Sebagai prajurit, ia menghormati apapun keputusan yang diambil Presiden.

Ia juga menganggap Budi sebagai sosok polisi profesional yang bisa memimpin BIN dengan lebih baik.

"Intinya itu keputusan terbaik lah," kata Sutiyoso.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku belum tahu apa kegiatan yang akan dilakukannya pasca melepas jabatan Kepala BIN.

Ia berniat tidak kembali aktif dalam Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI).

"Sudah cukup memimpin partai. Biar ada regenerasi," kata dia.

Seprti diberitakan, DPR telah menyatakan pertimbangan terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.

(Baca: Sutiyoso: Budi Gunawan Salah Satu Polisi Terbaik)

Wakil Kepala Polri itu dianggap layak menjadi Kepala BIN setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com