Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutiyoso: Budi Gunawan Salah Satu Polisi Terbaik

Kompas.com - 09/09/2016, 11:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menilai Komisaris Jenderal Budi Gunawan sangat kapabel untuk melanjutkan pekerjaan yang selama ini sudah dia lakukan.

Ia meyakini bahwa Budi akan membuat kinerja BIN lebih profesional.

"Dia salah satu polisi terbaik yang kita miliki, jadi dengan kapasitas seperti itu saya yakin dia bisa ke depan ini lebih profesional, kerja sama baik dengan negara lain," ucap Sutiyoso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Namun, Sutiyoso juga mengingatkan agar masyarakat jangan terlalu berlebihan meminta BIN bisa melakukan segala hal. Sebab, personel BIN saat ini masih terbatas.

"Misalnya, BIN itu harus semua tahu, enggak mungkinlah. Di Amerika saja tidak, enggak seperti itu, apalagi kita ini 250 juta lebih (penduduk)," ucap Sutiyoso.

 

(Baca: Interupsi Warnai "Ketok Palu" Budi Gunawan sebagai Kepala BIN)

Sutiyoso berpesan, prioritas pertama Budi adalah melakukan penambahan personel, khususnya dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2017 yang bakal dimulai.

"Personelnya 50 persen saja tidak ada, dan itu semua sudah saya beri informasi ke Budi Gunawan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Terkait keputusan Presiden Joko Widodo yang akan memberhentikannya, Sutiyoso mengaku tak masalah.

(Baca: Bakal Diberhentikan sebagai Kepala BIN, Ini Komentar Sutiyoso)

"Bagi saya, jabatan itu amanah yang sifatnya temporer, artinya bisa dicabut kapan saja oleh pemerintah. Tentu keputusan Presiden itu telah dipertimbangkan matang-matang dan dikonsultasikan sehingga itu menjadi keputusan terbaik," ucapnya.

Presiden mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon kepala BIN kepada DPR. Surat usulan tersebut diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat (2/9/2016) pagi.

 

Ketika surat itu diantar, Sutiyoso tengah mendampingi Presiden melakukan lawatan ke China dan Laos.

Selama lawatan di luar negeri itu, DPR memproses pergantian kepala BIN. Proses uji kepatutan dan kelayakan Budi Gunawan sebagai calon kepala BIN di Komisi I hingga pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR berjalan mulus.

(Baca: Interupsi Warnai "Ketok Palu" Budi Gunawan sebagai Kepala BIN)

DPR kemudian mengirimkan surat persetujuan kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden Jokowi akan melantik Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.

Kompas TV DPR Setuju Budi Gunawan Jadi Kepala BIN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com