Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Gunawan Janji Perkuat Komunikasi Antar-Intelijen Negara

Kompas.com - 07/09/2016, 14:07 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komjen Pol Budi Gunawan mengucapkan syukur karena telah menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dengan lancar.

Budi pun berjanji jika telah resmi menjabat Kepala BIN nantinya, ia akan melakukan penguatan koordinasi antar-lembaga intelijen negara.

"Memang di undang-undangnya seperti itu. Baik itu kegiatan deteksi dini maupun peringatan dini, sebagai upaya penguatan, mengoptimalkan koordinasi di antara seluruh fungsi penyelenggara negara yang lain," ujar Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Budi juga sempat ditanya mengenai usulan perluasan kewenangan BIN untuk melakukan penangkapan dan penahanan dalam penanganan terorisme. Hal tersebut pernah disampaikan Kepala BIN Sutiyoso beberapa waktu silam.

Berkaitan dengan hal tersebut, Budi meminta waktu untuk melakukan konsolidasi ke dalam untuk terlebih dahulu memantapkan program yang disampaikannya pada proses uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi I DPR.

"Tentu itu semua akan menjadi bahan masukan kami, khususnya untuk saya. Kami akan kaji secara mendalam," ucapnya.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah selesai menggelar proses uji kepatutan dan kelayakan calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) terhadap Komjen Pol Budi Gunawan.

Sepuluh fraksi menyatakan Budi layak dan patut menggantikan Sutiyoso. (Baca: Tanpa Perdebatan, Komjen Budi Gunawan Lolos Uji Kelayakan Kepala BIN)

Proses uji kepatutan dan kelayakan berjalan singkat, dimulai sekitar pukul 10.15 WIB dan berakhir sekitar pukul 12.30 WIB.

Usai penyampaian visi misi dan pendalaman, pimpinan Komisi I pun menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan.

"Rapat internal komisi I memutuskan memberikan pertimbangan sebagai berikut, saudara Budi Gunawan layak dan patut sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan saudara Sutiyoso," ujar Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

(Baca: Komisi I DPR Putuskan Budi Gunawan Layak Jadi Kepala BIN Gantikan Sutiyoso)

Kompas TV Dicalonkan Jadi Ketua BIN, Siapakah Budi Gunawan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com