Terikat Pakta Integritas Golkar, Bupati Banyuasin Disebut Setya Novanto Terancam Sanksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyatakan akan segera mengevaluasi kadernya, Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Selatan, Minggu (4/9/2016).

"Kami pastinya akan menjalankan sesuai dengan apa yang ditandatangani oleh seluruh kader kami dalam sebuah pakta integritas. Pasti ada sanksinya di situ," ujar Novanto, di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (5/9/2016).

Menurut Novanto, apa yang sudah tertera dalam pakta integritas tak bisa dikompromikan sehingga setiap kader wajib menjalankannya.

Namun, saat ditanya apakah Yan Anton akan diberhentikan dari keanggotaan Partai Golkar, Novanto menjawab masih akan melihat proses hukum yang berjalan.

"Pastinya akan ada evaluasi dan sanksi. Nanti kami lihat dulu prosesnya, yang jelas kami serahkan semua pada KPK. Kami dukung penuh KPK usut tuntas kasus korupsi Banyuasin," ujar Novanto.

Yan ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Selatan, Minggu (4/9/2016). Dia dibawa ke Jakarta oleh penyidik KPK setelah menjalani pemeriksaan di Dirkrimsus Polda Sumsel.

Selain Yan, empat orang lain juga dibawa penyidik KPK, yang dibawa menggunakan mobil dinas KPK. (Baca: KPK Tangkap Bupati Banyuasin)

Saat ditanya wartawan, Yan mengaku bersalah atas tindakannya itu.

"Saya salah dan saya khilaf. Saya mohon maaf," tutur Yan. (Baca: Ditangkap KPK, Bupati Banyuasin Mengaku Khilaf)