Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pergantian Kepala BIN Diprediksi Berdampak pada Amnesti Din Minimi

Kompas.com - 04/09/2016, 14:20 WIB
Masriadi

Penulis

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com - Pengamat politik dan terorisme dari Universitas Malikussaleh (Unimal) Al Chaidar menilai pergantian kepala Badan Intelijen Negara (BIN) bakal berdampak pada rencana pemberian amnesti pada pemberontak Din Minimi dan kelompoknya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat usulan pergantian Kepala BIN ke Pimpinan DPR.

Dalam surat itu, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditunjuk sebagai Kepala BIN menggantikan Sutiyoso.

Al Chaidar menilai, Din Minimi bersedia turun gunung karena percaya kepada Sutiyoso, bukan kepada BIN.

"Jika tidak diberikan amnesti sekarang, kemungkinan diberikan di era Budi Gunawan itu kecil sekali,” terang Al Chaidar, Minggu (4/9/2016).

Al Chaidar mengatakan, amnesti bakal tersendat lantaran Budi Gunawan datang dari institusi Polri yang sempat getol memburu Din Minimi. 

Untuk itu, Al Chaidar menuturkan amnesti untuk Din Minimi harus segera diberikan sebelum pergantian pucuk pimpinan di lembaga intelijen itu.

Namun demikian, bukan mustahil amnesti tetap diberikan meski BIN dipimpin Budi Gunawan. Tapi jika itu terjadi, Al Chaidar menyebut mukzizat. 

"Amesti itukan janji Presiden Jokowi sama Sutiyoso, jadi tidak mungkin Pak Sutiyoso menuntaskan soal amnesti itu ketika dia tidak menjabat lagi kepala BIN. Jadi amnesti itu ada, jika dituntaskan sebelum masa pergantian," pungkas Al Chaidar.

Sebelumnya, diberitakan pemberontak Din Minimi dan kelompoknya turun gunung dan menyerahkan senjata api pada Kepala BIN Sutiyoso di Aceh Timur.

Mereka turun gunung setelah mendapat kepastian akan mendapat amesti. 

Kompas TV Kelompok Din Minimi Meminta Amnesti

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com