Gagasan Sekolah Parlemen, Mendesakkah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin mencetuskan gagasan sekolah parlemen yang diperuntukkan bagi para legislator, baik pusat maupun tingkat daerah.

Ade menuturkan, perlu ada upaya peningkatan kualitas anggota dewan. Selain itu, sekolah parlemen diharapkan juga bisa membuat standar kualitas legislator. 

"Tujuan kami peningkatan kualitas para legislator, anggota dewan yang selama ini diharapkan masyarakat berkualitas. Baik fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN dan fungsi pengawasannya," ujar Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Adapun saat disinggung mengenai anggaran, Ade mengatakan, dananya minim. Ia menyebut anggaran yang dipergunakan juga bisa dari pengalihan biaya bimbingan teknis (bimtek) anggota dewan.

"Sekarang ini, bimtek sering dijadikan lahan korupsi. Banyak bimtek bodong. Daripada dikorupsi ya sekalian dibikin sekolah saja. Kurikulumnya juga harus terstandar," ujar Ade.

Perincian teknis lainnya, Ade mengatakan, sekolah parlemen barulah berupa gagasan dan masih dalam tahap penyusunan proposal.

"Output" dipertanyakan

Terkait gagasan tersebut, Sekretaris Fraksi Hanura di DPR sekaligus Anggota Komisi X, Dadang Rusdiana, berpendapat perlu kajian mendalam. Salah satunya berkaitan dengan output atau hasil akhir dari sekolah tersebut.

"Apakah untuk menguatkan kapasitas legislator kita butuhkan sekolah parlemen, ataukah memperjelas sistem pendidikan kader di tingkat partai? Ini tentunya yang harus didalami dulu," kata Dadang.

Untuk memperkuat wawasan ketahanan nasional, lanjut Dadang, negara memiliki Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Sedangkan pada tingkat perguruan tinggi pun terdapat sejumlah program studi penunjang, salah satunya adalah prodi kebijakan publik.

"Maka tentunya output sekolah parlemen itu arahnya ke mana? Perlu kita pelajari dulu," ucap anggota Komisi X DPR itu.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Anggota Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay, berpendapat, gagasan tersebut dikhawatirkan justru akan mengganggu tugas-tugas para anggota dewan. Saleh menilai, kegiatan anggota dewan saat ini sudah sangat padat.

"Pasalnya, tugas sebagai anggota DPR sekaligus anggota MPR juga menyita waktu yang tidak sedikit. Ditambah lagi dengan tuntutan masyarakat agar kinerja DPR semakin ditingkatkan, terutama dalam bidang legislasi," kata Saleh.

Ia khawatir jika dipaksakan, gagasan tersebut justru akan tumpang tindih dengan pelatihan kader yang dilakukan masing-masing internal partai.

"Kalau ada yang tidak setuju, takutnya gagasan ini berhenti pada sekadar wacana," ujarnya.