Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Sebut Bela Negara Modal Sosial Antisipasi Terorisme dan Radikalisme

Kompas.com - 25/08/2016, 12:46 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamirzad Ryacudu mengatakan bahwa Program bela negara adalah modal sosial sebagai antisipasi ancaman terorisme dan gerakan radikal yang terus berkembang.

Bela negara, kata dia, menjadi landasan bersikap dan berperilaku bangsa Indonesia yang sejalan dengan upaya pembentukan revolusi mental.

Hal itu disampaikan Ryamizard saat membuka Rapat Koordinasi Pembentukan Kader Pembina Bela Negara dengan Satuan Pelaksana yang di hadiri oleh Gubernur dan Rektor Perguruan Tinggi seluruh Indonesia TA. 2016 di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).

"Sebagai sebuah landasan sikap dan perilaku Indonesia dalam revolusi mental maka dinamika bela negara adalah modal sosial dari ancaman terorisme dan gerakan radikal," ujar Ryamizard. 

Menurut dia, bela negara sebagai sebuah pendidikan tidak secara instan dapat diresapi oleh masyarakat.

Dalam penerapannya, kata dia, harus dilakukan secara bertahap dan konsisten. Apalagi, di tengah situasi saat ini, rasa kebangsaan yang melekat pada tiap generasi muda kian tipis. Maka dari itu, diperlukan kerja sama berbagai pihak dalam penerapannya.

"Sejak usia dini bahkan sampai perguruan tinggi yang kami harapkan 20 tahun ke depan bangsa ini lebih kokoh," kata dia.

(Baca: Menhan Sebut Semangat Bela Negara Tak Bertentangan dengan Islam)

Kerja sama itu juga, lanjut dia, guna menyempurnakan program bela negara agar lebih seragam. Melalui keseragaman itu menunjukkan identitas diri bangsa Indonesia.

Disamping itu, tertanam kesadaran nilai-nilai pancasila.

"Kalau sudah bisa begitu Indonesia hebat. Kita mulai dari bela negara, Kita bakar dengan bela negara agar bangsa ini menjadi kuat," tutur dia.

Sementara itu, Direktur Bela Negara, Laksamana Pertama (Laksma) M Faisal mengatakan bahwa penanaman nilai-nilai bela negara di sekolah-sekolah dapat menumbuhkan rasa Cinta Tanah Air agar lebih kuat.

Pemahaman Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia pun menjadi lebih matang dikemudian hari. Dengan demikian, Menurut dia, program bela negara menjadi antisipasi atas gerakan radikal yang saat ini semakin tumbuh di sejumlah kampus. Bahkan, sudah merasuk ke sejumlah pesantren.

"Radikalisme banyak muncul di kampus-kampus baik radikal kanan maupun kiri. Radikalisme juga muncul di Islamic boarding school dan pesantren-pesantren," kata dia.

Kompas TV Para Pelajar Ini Ikut Pendidikan Bela Negara dari TNI

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com