Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Setuju Keahlian Arcandra Tetap Diberdayakan Pemerintah

Kompas.com - 19/08/2016, 15:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin melihat mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar sebagai sosok yang memiliki keahlian mumpuni di bidangnya.

Ia setuju jika kemampuan Arcandra tetap diberdayakan oleh pemerintah. Ade meyakini nasionalisme Arcandra tak memudar meski pernah sekolah dan berkarier di Amerika Serikat.

"Yang bersangkutan (Arcandra) orang yang punya keahlian mumpuni di bidangnya. Kenapa kita tidak urus dengan baik agar ilmu yang didapatnya berguna bagi bangsa ini," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/8/2016).

(baca: Pemerintah Bantu Percepat Pengurusan Status Kewarganegaraan Arcandra)

Adapun berkaitan dengan statusnya yang pernah memiliki paspor Amerika Serikat, Ade mengusulkan agar dibuat pakta integritas untuk Arcandra sebagai bentuk komitmen yang mengikat.

Sementara itu, mengenai isu Arcandra bakal kembali ke kabinet kerja jika persoalan kewarganegaraannya telah diselesaikan, Ade enggan berkomentar banyak. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.

(baca: Ruhut: Ada yang Kebakaran Jenggot dengan Kehadiran Arcandra)

"Itu hak prerogatif Presiden. Diangkat atau tidak diangkat, bukan masalah kita," kata dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menilai, Arcandra Tahar masih memiliki kesempatan untuk mengabdi kepada negara.

Arcandra sebelumnya dicopot sebagai Menteri ESDM setelah diketahui mengantongi paspor Amerika Serikat.

“O bisa, o iya itu selama kemudian kewarganegaraannya lebih baik, Indonesia. Tentu lebih jelas, lebih pasti terbuka bagi dia,” kata Kalla di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

(baca: Wapres: Arcandra Masih Bisa Mengabdi untuk Negara)

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan juga setuju apabila Arcandra tetap membantu pemerintahan, meski bukan sebagai menteri. 

Presiden, kata Luhut, bisa menempatkan Arcandra di posisi lain.

"Kalau Anda tanya saya, dengan knowledge-nya (Arcandra), kenapa tidak (ikut membantu pemerintah)?" kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/8/2016).

(baca: Jokowi: Kita Harusnya Hargai Orang Berprestasi, Bukan Gaduh Terus)

Namun, Luhut tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Joko Widodo. Yang pasti, Jika Presiden tetap menginginkan bantuan Arcandra dalam membangun sektor ESDM, maka ia menyambut baik hal itu.

Kompas TV Wapres: Arcandra Bisa Balik ke Pemerintahan Asal...
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com