PWI Kecam Kekerasan Oknum TNI AU terhadap Wartawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat menyesalkan dan mengecam keras perlakuan oknum TNI AU yang melakukan penyerangan, penganiayaan berat, dan perampasan alat kerja wartawan.

Hal itu terkait bentrokan antara warga Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dengan personel TNI Angkatan Udara, Senin (15/8/2016) lalu.

Dalam peristiwa itu, dua jurnalis juga turut menjadi korban.

Array dari harian Tribun Medan dan Andry Syafrin dari MNCTV dipukuli oknum tentara dengan menggunakan kayu, pentungan, tombak, dan laras panjang.

"Tindakan tersebut bukan saja merupakan perbuatan yang telah mengancam dan mengekang kemerdekaan pers, tetapi juga sudah pula menginjak-injak sendi-sendi demokrasi berbangsa dan berbangsa. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan tidak dapat menolerir adanya penyerangan, penganiyaan berat, dan perampasan alat-alat kerja terhadap wartawan," kata Ketua Dewan Kehormatan PWI, Ilham Bintang, melalui keterangan tertulis, Kamis (18/8/2016).

Menurut Ilham, penyerangan terjadi meski wartawan sudah menunjukkan kartu identitasnya.

Akibat penyerangan itu, korban mengalami patah tulang, luka dalam, serta kehilangan alat-alat kerja karena dirampas.

"Beberapa rumah sakit yang sebelumnya menolak memeriksa para wartawan sebagai korban menginformasikan mereka mengalami intimidasi sehingga takut memberikan bantuan yang dibutuhkan para wartawan yang memerlukan pertolongan," ujar Ilham.

Ilham mengimbau otoritas berwenang untuk mengambil tindakan tegas terhadap para oknum TNI AU.

Selain itu, ia juga menyerukan agar segera dihentikan semua tindakan kekerasan terhadap wartawan yang menjalankan tugasnya.

"Apabila ada persoalan dengan pemberitaan agar ditempuh mekanisme yang sesuai di bidang pers," ujar Ilham.

Dewan Kehormatan PWI Pusat juga menyerukan kepada segenap wartawan untuk senantiasa menegakkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) ketika menjalankan tugas kewartawanan.

Para wartawan juga diminta mengutamakan keselamatan diri dari berbagai ancaman, tindakan, dan serangan yang membahayakan jiwa dan raga.

Sebelumnya, peristiwa berawal saat warga memblokade Jalan SMA Negeri 2 Medan dan persimpangan Kompleks CBD Polonia Medan.

Penghalangan jalan ini dilakukan akibat pematokan sebidang tanah oleh TNI AU di Jalan Pipa, Medan.

Tanah yang dipatok merupakan milik warga sehingga warga merasa tentara telah mengambil tanah mereka.

Wakil Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) Sumatera Utara Moses Sitohang mengatakan, blokade jalan dilakukan karena masyarakat protes tanahnya dipatok kayu dan dipasangi tali.

Pagar-pagar warga yang terbuat dari kawat duri dibongkari.

Padahal, saat ini, perwakilan masyarakat sedang melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR RI terkait konflik lahan mereka.

"Masyarakat Sari Rejo memiliki hak atas tanah. Ini dibuktikan dengan SK camat yang mereka miliki. Kami juga membayar PBB tiap tahunnya," kata Moses.