Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Terus Desak Filipina Terkait Pembebasan WNI Sandera Abu Sayyaf

Kompas.com - 18/08/2016, 14:40 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan saat ini pemerintah terus berupaya dalam membebaskan seluruh warga negara Indonesia yang menjadi sandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina.

Menurut Arrmanatha, pemerintah menjalankan strategi multi tracking melalui Pusat Penanganan Krisis (Crisis Center) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Target kami sudah jelas, yaitu membebaskan sandera," kata Arrmanatha saat ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016).

"Upaya pembebasan selama ini dilakukan melalui Crisis Center yang dipimpin oleh Menko Polhukam. Kami terapkan strategi multi track, upaya diplomasi dan negosiasi," ujarnya.

Arrmanatha menuturkan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus memberikan tekanan kepada Pemerintah Filipina agar mengambil langkah dalam membebaskan sandera.

Selain itu, kata Arrmanatha, Pemerintah juga mendesak Pemerintah Filipina dan Malaysia untuk meningkatkan keamanan di wilayah perairan mereka.

Apalagi, dua peristiwa penyanderaan terakhir juga terjadi di perairan Malaysia.

"Menlu terus memberikan tekanan kepada Pemerintah Filipina supaya mengambil langkah agar bisa membebaskan sandera. Tekanan juga kami berikan kepada pemerintah Malaysia untuk meningkatkan keamanan perairan mereka," kata Arrmanatha.

Selain upaya negosiasi, pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga bergerak dengan mengirimkan intelijen ke Filipina Selatan dan Sabah untuk mencari informasi yang berguna terkait pembebasan sandera.

Selain pemerintah, pihak perusahaan pun, kata Arrmanatha, terus melakukan komunikasi yang intensif dengan kelompok penyandera. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya negosiasi.

"Perusahaan juga terus melakukan komunikasi yang intensif dengan para penyandera dan ini dikoordinasikan melalui Crisis Center," ucapnya.

Kementerian Luar Negeri RI telah mendapatkan informasi mengenai bebasnya satu orang warga negara indonesia sejak Rabu pagi (17/8/2016).

WNI tersebut merupakan anak buah kapal TB Charles bernama Muhamad Sofyan yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf pada bulan Juni lalu di Filipina Selatan.

Arrmanatha mengatakan, saat ini Muhamad Sofyan dalam keadaan baik. Menurut dia, Muhamad Sofyan telah mendapatkan serangkaian pemeriksaan kesehatan sejak ditemukan oleh pihak Kepolisian Sulu, Filipina.

Selain pemeriksaan kesehatan, Sofyan juga menjalani proses wawancara untuk mengambil keterangan lebih lanjut terkait peristiwa penyanderaan dan apa saja yang sudah dialami oleh Sofyan selama disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com