Data PPATK Acuan Polri Telusuri Keterlibatan Polisi di Jaringan Freddy

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana mencurigakan dari dan ke rekening Freddy Budiman.

Polri menjadikan data itu sebagai dasar untuk menelusuri ada atau tidaknya keterlibatan oknum polisi dalam melancarkan kerja Freddy.

"Kami menelusuri transaksi keuangan. Ini sedang berjalan," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

(Baca: Kepada Narapidana Lain, Freddy Budiman Suka Umbar Cerita Pejabat "Beking" Bisnisnya)

Menindaklanjuti data dari PPATK, tim gabungan pencari fakta yang dibentuk Polri telah meminta keterangan sejumlah pihak. Termasuk rekan sekomplotan Freddy yang berada di penjara.

"Kita periksa orangnya Freddy, apa betul dia mendengar Freddy memberikan uang kepada petugas kita," kata Tito.

Namun, Tito enggan mengungkap data dan apa yang disampaikan PPATK dalam laporannya. Menurut dia, informasi tersebut bersifat rahasia dan dikhawatirkan akan mengganggu proses penyelidikan jika diungkap.

Ia tak ingin masyarakat tergiring opini akan informasi sumir tersebut. "Kami commit, apapun hasil PPATK akan kami klarifikasi," kata Tito.

Tito menegaskan dirinya berkomitmen tegas untuk menindak siapapun yang terlibat. Termasuk bawahannya jika ada yang terbukti melanggar. "Berikan kepercayaan kepada tim independen ini. Kalau hasilnya ada oknum terlibat kita proses," kata dia.

Dugaan adanya keterlibatan polisi dalam jaringan peredaran narkotika yang dipimpin Freddy Budiman diembuskan Koordiantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar. 

(Baca: Terkait Freddy Budiman, Tim Gabungan Temukan Informasi Tambahan dari Nusakambangan)

Haris mengaku bertemu Freddy Budiman dua tahun lalu di Lapas Nusakambangan. Kepada Haris, Freddy bercerita soal keterlibatan aparat. Bukan hanya Polri, tapi ada TNI, Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. 

Dari situlah, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran Polri, TNI dan BNN untuk menelusuri kebenaran cerita Freddy.