Data PPATK Acuan Polri Telusuri Keterlibatan Polisi di Jaringan Freddy

Kompas.com - 18/08/2016, 11:58 WIB
Kapolri jenderal Tito Karnavian saat ditemui di Kemenko Polhukam, Rabu (3/8/2016). Kristian ErdiantoKapolri jenderal Tito Karnavian saat ditemui di Kemenko Polhukam, Rabu (3/8/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana mencurigakan dari dan ke rekening Freddy Budiman.

Polri menjadikan data itu sebagai dasar untuk menelusuri ada atau tidaknya keterlibatan oknum polisi dalam melancarkan kerja Freddy.

"Kami menelusuri transaksi keuangan. Ini sedang berjalan," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

(Baca: Kepada Narapidana Lain, Freddy Budiman Suka Umbar Cerita Pejabat "Beking" Bisnisnya)

Menindaklanjuti data dari PPATK, tim gabungan pencari fakta yang dibentuk Polri telah meminta keterangan sejumlah pihak. Termasuk rekan sekomplotan Freddy yang berada di penjara.

"Kita periksa orangnya Freddy, apa betul dia mendengar Freddy memberikan uang kepada petugas kita," kata Tito.

Namun, Tito enggan mengungkap data dan apa yang disampaikan PPATK dalam laporannya. Menurut dia, informasi tersebut bersifat rahasia dan dikhawatirkan akan mengganggu proses penyelidikan jika diungkap.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia tak ingin masyarakat tergiring opini akan informasi sumir tersebut. "Kami commit, apapun hasil PPATK akan kami klarifikasi," kata Tito.

Tito menegaskan dirinya berkomitmen tegas untuk menindak siapapun yang terlibat. Termasuk bawahannya jika ada yang terbukti melanggar. "Berikan kepercayaan kepada tim independen ini. Kalau hasilnya ada oknum terlibat kita proses," kata dia.

Dugaan adanya keterlibatan polisi dalam jaringan peredaran narkotika yang dipimpin Freddy Budiman diembuskan Koordiantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar. 

(Baca: Terkait Freddy Budiman, Tim Gabungan Temukan Informasi Tambahan dari Nusakambangan)

Haris mengaku bertemu Freddy Budiman dua tahun lalu di Lapas Nusakambangan. Kepada Haris, Freddy bercerita soal keterlibatan aparat. Bukan hanya Polri, tapi ada TNI, Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. 

Dari situlah, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran Polri, TNI dan BNN untuk menelusuri kebenaran cerita Freddy. 

Kompas TV Polri Terus Usut Aliran Dana Freddy Budiman

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X