Politisi PKS Pertanyakan Pengusul Arcandra Jadi Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Jazuli Juwaini, menilai keputusan pemerintah memilih Arcandra sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada reshuffle atau perombakan kabinet jilid II merupakan tindakan ceroboh.

Pasalnya, baru 20 hari mengemban tugas Arcandra sudah diberhentikan karena kedapatan memiliki paspor Amerika Serikat.

"Kenapa terlalu ceroboh Presiden dan anak buahnya merekrut (Arcandra) jadi menteri kalau ada permasalah di belakangnya," ujar Jazuli di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2016).

(Baca: Luhut Setuju Arcandra Tetap Bantu Pemerintah)

Jazuli mengaku sudah menunggu lama perombakan kabinet dan berharap akan ada perubahan setelah beberapa posisi menteri diganti. Namun belakangan terkuak kasus menteri berkewarganegaraan ganda.

"Saya meradang reshuflle ini hampir satu tahun. Paling lama sepuluh atau delapan bulan, lama sekali diumumkan. Saya pikir itu lagi diteliti dari berbagai sisinya, tiba-tiba muncul baru 20 hari dianggap bermasalah. Ini artinya ada yang enggak beres," kata dia.

"Pembantu-pembantu presiden itu ngapain saja. Setneg (Sekretariat Negara) itu ngapain saja kerjanya, kenapa dia eggak teliti dari awal," tambah Jazuli.

Ia juga mempertanyakan siapa yang merekomendasikan Arcandra kepada Presiden Jokowi, sehingga menyebabkan masalah pelik ini. "Siapa partai yang mengusulkan?," tutur Jazuli.

Ia berharap, Jokowi tetap memberi ruang bagi Arcandra. Menurut dia, dengan latar belakang yang dimiliki, membuktikan bahwa Arcandra sebagai individu kompeten dalam mengemban tugas penting.

Jika kemampuan Arcandra tidak diberdayakan, lanjut Jazuli, Indonesia kembali kehilangan aset berharganya.

"Kalau saya jadi presiden saya akan kasih solusi yang terbaik dan saya akan berdayakan Arcandra dengan sebaik baiknya," kata dia.

(Baca: Usai Bertemu Jokowi, Arcandra Sebut Berkontribusi untuk Negara Tak Harus Jadi Menteri)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan dengan hormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar, pada Senin (15/8/2016) malam. Pencopotan ini menyusul isu dwi-kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra.

Sebagai pengganti, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan selaku hingga ada menteri ESDM definitif.