Tak Mau Kasus Gloria Terulang, Menpora Revisi Aturan Seleksi Paskibraka

Kompas.com - 16/08/2016, 15:16 WIB
Selasa (2/8/2016), Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi mendatangi ratusan Bonek yang berada di  Stadion Tugu, Jakarta Utara Kompas.com/David Oliver PurbaSelasa (2/8/2016), Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi mendatangi ratusan Bonek yang berada di Stadion Tugu, Jakarta Utara
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi akan merevisi peraturan mengenai seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Rencana revisi itu menyusul peristiwa digugurkannya Gloria Natapradja Hamel dari proses Paskibraka karena memiliki kewarganegaraan ganda.

"Ke depan, kami akan merevisi aturan ini sebagai bagian dari evaluasi (pelaksanaan seleksi Paskibraka) tahun ini," ujar Imam, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Seleksi calon Paskibraka mengacu pada Peraturan Menpora Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Paskibraka dan Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenpora.

(Baca: Menpora Janji Perjuangkan Gloria Natapradja agar Bisa Ikuti Perayaan Kemerdekaan RI)

Salah satu poin peraturan yang akan direvisi, adalah soal kepastian bahwa seorang calon Paskibraka tidak memiliki persoalan dalam hal status kewarganegaraannya.

"Iya, termasuk tentang kewarganegaraannya itu," ujar Imam.

Ia tidak mau kasus yang terjadi pada Gloria terulang kembali di masa yang akan datang.

Imam berjanji, seleksi calon Paskibraka tahun-tahun yang akan datang, baik di tingkat II atau kota/ kabupaten dan tingkat I atau provinsi, akan lebih selektif, ketat dan teliti.

Penyempurnaan peraturan seleksi Paskibraka juga mencakup soal meminimalisir adanya permainan selama proses tersebut berlangsung.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X