BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Mahkamah Konstitusi

Resmi, Indonesia Jadi Sekretariat Tetap Asosiasi MK Se-Asia!

Kompas.com - 10/08/2016, 23:33 WIB
Sri Noviyanti

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com – Board of Members Meeting (BoMM) 3rd Congress Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions (AACC), Rabu (10/8/2016), memutuskan Indonesia menjadi sekretariat tetap asosiasi mahkamah konstitusi dan lembaga sejenis se-Asia ini.

“Nah tadi saat pertemuan Board of Members Meeting (BoMM) sudah diputuskan bahwa Indonesia resmi menjadi sekretariat tetap AACC di bidang Perencanaan dan Koordinasi,” ujar Ketua Mahikamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, seusai BoMM.

Sebelumnyasudah menguat, usulan Indonesia menjadi lokasi sekretariat tetap AACC. Mayoritas anggota asosiasi merekomendasikan Indonesia menjadi sekretariat tetap ini pada pertemuan para sekretaris jenderal anggota AACC, Selasa, (9/8/2016).

Menurut para delegasi, Indonesia memiliki perencanaan dan koordinasi baik.  

Seperti pembicaraan dalam pertemuan para sekretaris jenderal, Indonesia akan menjadi sekretariat tetap bersama Korea Selatan. Negara itu dianggap punya keunggulan di bidang penelitian dan pengembangan.

“Kami sudah sepakat, bentukannya berupa sekretariat bersama,” tambah Arief.

Siapkah?

Sebelumnya, ada tiga negara yang menyatakan siap menjadi lokasi kedudukan tetap sekretariat tersebut. Indonesia, Korea Selatan, dan Turki adalah tiga negara tersebut.

KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI Board of Members Meeting anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi Asia dan Lembaga Sejenis (Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions atau AACC) berfoto, Rabu (10/8/2016).

Namun, usulan mayoritas delegasi condong pada dua negara, yaitu Indonesia dan Korea. Selatan. Selain dinilai memiliki kemampuan khusus, dua negara ini juga dianggap berpengalaman memegang kendali AACC.

Baik Indonesia maupun Korea Selatan pernah menjadi Presiden AACC.

Ditemui usai pertemuan sekretaris jenderal MK negara anggota AACC, Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah menyatakan, Indonesia memang sudah terbukti siap. Hal itu dibuktikan dengan beberapa acara AACC yang diselenggarakan di sini.

“Indonesia pernah memfasilitasi empat kali pertemuan sekretaris jenderal, lalu dua kali BoMM. Kemudian tiap tahunnya diadakan short course di sini (Indonesia),” tutur Guntur, Selasa (10/8/2016).

Penilaian tentang kemampuan Indonesia dalam perencanaan dan koordinasi bermula dari kegiatan-kegiatan itu.

Sementara itu, delegasi Korea Selatan juga menyatakan kesiapan bersama Indonesia menjadi sekretariat tetap.

Ketua MK Korea Selatan Han Chul Park mengatakan, dalam rencana menengah dan panjang bahkan mahkamah konstitusi negaranya akan akan membuat beberapa proyek terkait bidang penelitian dan pengembangan.

KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI Ketua Mahkamah Konstitusi asal Korea Selatan Han Chul Park saat pertemuan Board of Members Meeting (BoMM) di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/8/2016).

“Contohnya, kami tahu sistem MK tiap negara berbeda. Maka, kami akan melakukan penelitian bersama untuk memenuhi hak konstitusional warga negara. Kami fokus pada pemenuhan hak asasi manusia dan berkomitmen mewujudkan demokrasi,” papar Park.

Rencananya, lanjut Park, akan ada simposium dengan tema Undang-undang Dasar dan konstitusionalisme akan mereka gelar pada awal 2017.

Sebelumnya, mayoritas delegasi negara anggota pada saat pertemuan para sekretaris jenderal MK sepakat merekomendasikan Indonesia dan Korea sebagai sekretariat tetap. Satu-satunya negara yang tidak sepakat adalah Turki.

Delegasi Turki berpendapat, sekretariat tetap di lebih dari satu negara tidak akan efektif karena rentan menimbulkan ambiguitas.

Usulan Turki tidak dikabulkan oleh forum. Meski demikian, Turki didaulat menjadi divisi pusat pelatihan dan pendidikan untuk mendukung dua negara yang sudah dipilih sebagai sekretariat tetap.

“Turki kami beri peran karena ia memang unggul di bidang pusat pelatihan dan pendidikan. Acara summer school di sana sudah terbukti bagus,” kata Guntur usai pertemuan BoMM.


Terkini Lainnya

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com