Etika Berbangsa dan Bernegara Akan Jadi Sorotan dalam Sidang Paripurna MPR RI Agustus Ini

Sebagai rumah rakyat, MPR RI akan mengadakan Sidang Paripurna tahunan pada 16 Agustus 2016 mendatang. Sidang tersebut akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang akan memberikan pidato kenegaraan. Seluruh jajaran DPR, anggota Fraksi, lembaga negara, dan berbagai kalangan penting juga akan menghadiri rapat ini.

Etika berbangsa dan bernegara akan menjadi sorotan penting dalam sidang tersebut. “Pentingnya para pemimpin, para leaders, para pejabat, melaksanakan etika berbangsa dan bernegara, yaitu nilai-nilai luhur yang sudah kami sepakati. Itulah yang akan jadi sorotan tanggal 16 Agustus nanti,” ungkap Zulkifli Hasan, Selasa (09/08/2016).

Nilai-nilai luhur yang dimaksud adalah sikap jujur, saling menghormati, saling menghargai, mengutamakan musyawarah mufakat, mengutamakan kepentingan publik sebelum kepentingan pribadi dan golongan, menjaga toleransi, dan menjaga nilai-nilai luhur Pancasila.

Menurut Zulkifli, di samping keberhasilan pembangunan daerah, ekonomi, dan lainnya setelah 18 tahun reformasi, ternyata nilai-nilai luhur kebangsaan mulai memudar. Etika berbangsa dan bernegara kini mulai jauh dari nilai luhur tersebut.

MPR selama ini telah menampung berbagai aspirasi rakyat dan menilai bahwa kini masyarakat mulai jauh dari musyawarah mufakat, toleransi, dan mementingkan kepentingan kelompok. Hal tersebut disebabkan oleh kesenjangan sosial yang ada.

“Intinya orang cemburu. Ada yang berlebihan ada yang nggak punya pendapatan,” ujar Zulkifli.

Setelah Sidang Paripurna, akan dilanjutkan pada Hari Konstitusi tanggal 18 Agustus 2016. Dan pada tanggal 20 Agustus 2016 akan ada rapat gabungan.

Rapat tersebut penting sebagai tindak lanjut kesepakatan mengenai Haluan Negara. Nanti akan disampaikan oleh badan pengkajian hasil dari pengkajian itu. Jika disepakati oleh anggota, apakah usulan untuk dilaksanakan amandemen akan dijalankan atau tidak.

Haluan Negara sendiri menjadi perhatian sendiri oleh MPR. Dengan adanya Haluan Negara diharapkan pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik, tidak seperti sekarang yang di setiap provinsi dapat membuat program sendiri dan bahkan menolak keputusan dari pusat. Namun, Haluan negara tersebut harus tetap dijiwai oleh Pancasila.