Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Menteri Jokowi Tak Harus Pintar, yang Penting Punya "Back-up" Politik

Kompas.com - 06/08/2016, 17:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Reshuffle Kabinet Jilid II yang dilakukan Presiden Joko Widodo pekan lalu dinilai hanya untuk mengakomodir kepentingan partai politik.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, kentalnya kepentingan parpol ini bisa dilihat dari masuknya sejumlah politisi ke dalam kabinet menggeser kalangan profesional yang sudah bekerja dengan baik.

"Jadi menteri di era Jokowi sekarang tak harus pintar, yang penting punya back-up politik dan loyal ke Presiden," kata Adi dalam diskusi 'Reshuffle Kabinet Jilid II Untuk Siapa' yang digelar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu (6/8/2016).

Adi menilai, kalangan profesional yang dicopot Jokowi dalam reshuffle jilid II lalu sudah bekerja cukup baik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said misalnya, lanjut dia, sudah berani melawan Ketua DPR Setya Novanto yang diduga mencatut nama Jokowi.

Ada pula nama Rizal Ramli yang dicopot dari Menteri Koordinator bidang Maritim. Padahal Rizal juga sudah berani melakukan terobosan seperti menyetop reklamasi di Pantai Utara, Jakarta.

Terakhir, ada pula nama Anies Baswedan yang dinilainya sukses mereformasi sistem pendidikan di Indonesia.

Sementara itu, nama-nama politisi baru yang masuk seperti politisi Golkar Airlangga Hartarto, politisi PAN Asman Abnur, politisi Hanura Wiranto, politisi PKB Eko Putro Sandjoyo Dan politisi Nasdem Enggartiasto Lukito belum tentu akan bekerja sebaik kalangan profesional yan posisinya tergeser.

"Jokowi mengorbankan kalangan profesional untuk mengakomodir kepentingan parpol," ucap Adi.

 

Kompas TV Reshuffle, Demi Kinerja Atau Balas Jasa?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com