Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud Tetap Pantau Sekolah yang Diminta Tutup oleh Pemerintah Turki

Kompas.com - 04/08/2016, 17:17 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan akan terus memantau sembilan lembaga pendidikan di Indonesia yang disebut Pemerintah Turki terkait dengan organisasi FETO.

Meskipun hasil pengecekan yang dilakukan beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa sembilan sekolah itu tidak ada keterlibatan dengan FETO.

"Ya (dipantau), memang masih guru-guru yang dari sana (Turki), tetapi sebagai pribadi yang kontrak dengan yayasan sekolah. Ini yang kami cek," ujar Muhadjir usai menghadiri acara Silaturahim Idul Fitri 1437 H di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).

Ia mengatakan, meski berasal dari Turki, para guru itu umumnya punya izin kerja resmi dari Pemerintah Indonesia. Mata pelajarannya juga berdasarkan kurikulum nasional.

Hanya saja, lanjut dia, lembaga-lembaga tersebut menambah semacam penajaman-penajaman di beberapa materi pembahasan.

Sehingga, ada beberapa mata pelajaran menjadi sangat menonjol yang menjadi ciri khas mereka.

"Misalnya matematika, kimia, fisika, biologi, itu memang sangat bagus," tutur dia.

Ia menambahakan, mekanisme pemantauannya juga dilakukan secara langsung.

"Seperti kemarin ada kasus saya langsung ke Tanggerang Selatan untuk cek tapi juga atas sepengetahuan pemda setempat. Sekarang kan sekolah sudah otonomi, dipegang oleh pemerintah daerah masing-masing," kata mantan Rektor Muhammadiyah Malang itu.

Pemerintah Turki melalui siaran pers yang dirilis di laman Kedutaan Besar Turki untuk Indonesia pada Kamis (28/7/2016), menyebut ada 9 lembaga pendidikan di Indonesia terkait FETO.

FETO merupakan organisasi yang terkait dengan ulama kharismatik Fethullah Gulen. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuding Gulen berada di balik upaya kudeta gagal di Turki beberapa waktu lalu.

(Baca: Turki Sebut 9 Lembaga Pendidikan di Indonesia Terkait Kelompok Fethullah Gulen)

Adapun, sembilan sekolah yang dituding Pemerintah Turki terkait FETO itu disebut memiliki kerja sama dengan PASIAD, organisasi non-pemerintah yang digerakkan masyarakat Turki.

Kementerian Luar Negeri menyatakan kerja sama sembilan sekolah dengan organisasi PASIAD itu telah berakhir tahun lalu.

(Baca: Kemenlu: Kerja Sama 9 Sekolah dengan PASIAD Turki Selesai Tahun Lalu)

Sembilan lembaga tersebut yakni Pribadi Bilingual Boarding School yang berada di Depok dan Bandung.

Lalu, Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School di Tangerang Selatan, Semesta Bilingual Boarding School di Semarang, dan Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School di Yogyakarta.

Kemudian, Sragen Bilingual Boarding School di Sragen, Fatih Boy’s School dan Fatih Girl’s School di Aceh, serta Banua Bilingual Boarding School di Kalimantan Selatan.

Kompas TV Mendikbud Tolak Permintaan Turki Tutup Sekolah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Nasional
Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Nasional
Meski Urus 'Stunting', BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Nasional
Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Nasional
Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Nasional
26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Nasional
Pimpinan Komisi X DPR Setuju 'Study Tour' Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya 'Healing'

Pimpinan Komisi X DPR Setuju "Study Tour" Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya "Healing"

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com