Efektivitas Koalisi Jokowi

Koalisi Jokowi dapat dinilai efektif apabila dapat mengantarkan percepatan ekonomi dan pembangunan hingga mencapai target angka pertumbuhan tersebut.

Kriteria umum yang dapat kita pakai untuk pencapaian target agenda pemerintahan ini adalah Nawacita yang menjadi slogan sekaligus janji kampanye Jokowi sebagai presiden. Jika sebagian besar Nawacita itu dapat dicapai, dapat dikatakan koalisi Jokowi cukup efektif.

Koalisi besar sistem presidensial

Karena sifat koalisi sistem presidensial tidak sesolid atau sekohesif koalisi sistem parlementer, maka koalisi besar memang diperlukan.

Jadi, bukan sekadar minimum winning coalition atau yang kita kenal dengan koalisi ramping. Koalisi besar itu sendiri dimungkinkan karena kebijakan dan sikap politik partai-partai tersebut umumnya pragmatis.

Jadi, partai-partai di satu sisi tidak kesulitan melakukan kompromi, tetapi di sisi lain juga mudah berpisah jalan.

Dampak dari hal ini adalah tidak ada garansi 100 persen bahwa semua kebijakan presiden akan didukung penuh oleh anggota-anggota koalisi.

Partai-partai anggota koalisi sangat mungkin—karena kepentingan pragmatis—dalam isu tertentu lalu membelot dan tidak mendukung presiden.

Dengan koalisi besar, presiden tidak bergantung pada partai tertentu karena tidak ada yang dominan.

Dalam kasus koalisi Jokowi, misalnya partai PDI-P membelot dalam satu kebijakan, maka presiden masih bisa mengandalkan Golkar dan partai menengah-kecil lainnya.

Ini berbeda dengan ketika koalisi Jokowi masih ramping saat belum ditambah PAN dan Golkar. Ketika itu, bahkan kalau partai seperti PKB membelot, presiden akan kesulitan meloloskan kebijakannya.

Dengan koalisi besar juga, partai-partai yang mau membelot menjadi berpikir ulang karena pembelotan itu tidak akan efektif menekan presiden. Jadi, dengan koalisi besar, justru efektivitas koalisi presidensial lebih dimungkinkan.

Tentu saja ada kemungkinan di mana partai-partai besar dalam koalisi, seperti PDI-P dan Golkar, secara bersama-sama membelot dan tidak mendukung kebijakan tertentu dari presiden.

Di sinilah diperlukan kepiawaian presiden dalam memimpin, dibarengi ketegasannya dalam berhubungan dengan partai-partai.