Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Prediksi Peserta "Tax Amnesty" Melonjak pada Awal September 2016

Kompas.com - 01/08/2016, 18:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memperkirakan, peserta Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan meningkat secara signifikan pada akhir Agustus 2016 hingga awal September 2016.

Perkiraan tersebut didapatkan setelah Presiden berkomunikasi dengan para pengusaha, mulai dari pengusaha kelas 'kakap' hingga kelas kecil.

"Feeling saya mengatakan, minggu ketiga atau keempat Agustus atau awal September (2016) akan sudah banyak sekali yang masuk," ujar Presiden saat memberikan sosialisasi UU Tax Amnesty di depan 10.000 pelaku usaha di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).

(baca: Saat Jokowi Minta Kapolri dan Jaksa Agung Yakinkan 10.000 Pengusaha soal "Tax Amnesty")

Kepada pengusaha besar, Jokowi mengetahui bahwa hingga saat ini mereka masih memerlukan kalkulasi keuangan sebelum mendaftarkan diri sebagai peserta Tax Amnesty.

"Yang (pengusaha) gede bilang, 'Pak, perusahaan saya ada 200 lebih. Jadi hitung-hitung itu juga perlu waktu. Saya minta waktu mundur tiga minggu, Pak'," ujar Jokowi.

Sementara, pengusaha skala sedang 'curhat' ke Jokowi bahwa mereka tengah kesulitan menemukan konsultan pajak sebelum mendaftarkan diri sebagai peserta Tax Amnesty.

(baca: Sri Mulyani Stop Semua Proses Pemeriksaan Pidana Pajak Demi "Tax Amnesty")

"Yang (pengusaha) menengah bilang, 'Pak saya juga. Sekarang cari konsultan pajak itu sulit karena antre'," ujar Jokowi.

Sejak UU Pengampunan Pajak dilahirkan hingga saat ini, Jokowi mengakui, wajib pajak yang mendaftarkan diri ke program itu masih sangat sedikit, yakni 344 orang.

Total jumlah aset yang mereka deklarasikan pun terbilang kecil, yakni sekitar Rp 3,7 triliun. Oleh sebab itu, ia gencar melaksanakan sosialisasi agar UU tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh wajib pajak.

(baca: Jokowi Siap "Bertarung" dengan Para Penggugat UU "Tax Amnesty")

"Saya mengajak, inilah saatnya kita seluruhnya berpartisipasi untuk negara, untuk kejayaan masyarakat Indonesia," ujar Jokowi.

Kompas TV Menkeu Sri Mulyani Temui Kapolri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com