Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Timses Ahok, Nusron Wahid Akan "Ngobrol" ke Jokowi soal Posisinya di BNP2TKI

Kompas.com - 30/07/2016, 14:02 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid berencana akan menghadap Presiden Joko Widodo untuk membicarakan jabatannya di BNP2TKI.

Hal tersebut menyusul penunjukan Nusron sebagai Ketua Tim Pemenangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk maju ke Pilgub DKI Jakarta 2017.

Keputusan untuk mundur dari jabatan merupakan kewenangan pribadinya. Namun, Nusron mengaku akan tetap meminta izin pada Jokowi.

"Saya akan sowan ke Pak Jokowi. 'Saya akan diangkat jadi timses Ahok. Boleh apa tidak? Kalau boleh, tentunya saya akan merangkap jabatan di sini, etis apa tidak. Diperkenankan apa tidak'," ujar Nusron di Jakarta, Sabtu (30/7/2016).

"Yang namanya jabatan itu amanah, mundur enggak boleh, pamali namanya," kata dia.

Ia menambahkan, timses baru dikatakan resmi jika sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat ini, tugasnya hanyalah melakukan tugas sebagai semacam koordinator komunikasi.

Pekerjaan sebagai timses, lanjut dia, juga hanya pekerjaan temporer selama beberapa bulan.

"Dan ini bukan sebuah pekerjaan cuma menggalang sebuah pekerjaan politik saja," kata politisi Partai Golkar itu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Nusron Wahid belum resmi menjadi ketua tim suksesnya.

Basuki mengatakan hal itu harus dikoordinasikan lagi dengan tiga partai politik pendukungnya.

"Sementara tiga partai kan mesti ada koordinator untuk ngatur-ngatur, dia (Nusron) belum resmi jadi timses," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (29/7/2016).

Basuki mengatakan banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi ketua tim sukses. (Baca: Alasan Ahok Pilih Nusron Wahid Jadi Ketua Tim Pemenangannya)

Jika Nusron Wahid menjadi ketua timses, kata Basuki, Nusron pasti harus mengurus jabatannya sebagai Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga.

"Kalau resmi kan dia harus berhenti," ujar Basuki. (Baca: Ahok: Nusron Wahid Harus Berhenti dari Kepala BNP2TKI jika Jadi Ketua Timses)

Kompas TV Ahok Pilih Parpol, Lulung Batal Potong Kuping
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com