Ada Anggapan Dicopot karena Akan Maju Pilpres 2019, Ini Jawaban Anies Baswedan

Kompas.com - 28/07/2016, 18:00 WIB
Anies Baswedan saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ambaranie Nadia K.MAnies Baswedan saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Pencopotan Anies Baswedan dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hingga saat ini masih menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan masyarakat.

Kinerja Anies Baswedan dinilai tidak memperlihatkan hasil yang buruk. Karena itu, ada dugaan bahwa pencopotan Anies terkait persaingan politik jelang Pemilihan Presiden 2019.

Pertanyaan itu juga mencuat setelah sahabat Anies, Ipong Witono, tiba-tiba berucap, "Sampai jumpa di 2019," setelah Anies diumumkan terkena reshuffle kemarin, Rabu (27/7/2016).

Ucapan yang entah serius atau bercanda itu terekam oleh wartawan kemudian menjadi berita dan masif menjadi viral di media sosial.

Benarkah Anies Baswedan ingin maju dalam Pemilihan Presiden pada 2019 mendatang?

Kompas.com yang menemui Anies di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2016), bertanya hal yang sama. Lantas apa jawaban Anies?

"Saya tegas sama sekali enggak ada (rencana maju capres). Saya ngomong apa adanya kok dan itu bisa dinilai," ujar Anies.

Dia juga membantah jika ada kabar bahwa dirinya telah melaksanakan konsolidasi terkait Pilpres 2019.

"Kalau mau konsolidasi itu syaratnya harus ada yang dikonsolidasikan. Apa yang mau saya konsolidasikan? Wong saya ini di kantor, kerjanya sama eselon," ujar dia.

Spekulasi

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X