Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Juga Akan Sosialisasi "Tax Amnesty" di Singapura

Kompas.com - 28/07/2016, 15:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku akan melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty hingga ke Singapura.

Jokowi ingin agar warga negara Indonesia di Singapura juga mendapatkan pemahaman mengenai program pengampunan pajak yang diharapkan bisa membawa harta WNI di luar negeri untuk kembali ke Indonesia.

"Saya akan datangi Singapura, Jakarta saya ulang lagi, Makassar, Semarang, Bandung. Semuanya. Saya akan datang sendiri," kata Jokowi saat mengumpulkan seluruh Kepala Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Jokowi mengatakan, sosialisasi yang sudah dia lakukan di sejumlah kota di Indonesia selama ini berjalan cukup baik. Antusiasme masyarakat terhadap tax amnesty sangat tinggi.

"Waktu di Surabaya misalnya, yang diundang 2.000 yang datang 2.700, di Medan ditambahi harusnya 2.000 jadi 3.000. Tapi yang datang 3.500," kata Jokowi disambut tepuk tangan Kepala Kantor KPP yang hadir.

Jokowi mengatakan, sosialisasi yang dilakukannya itu ingin memberikan pesan bahwa pemerintah serius mengenai program tax amnesty.

Namun, Jokowi menekankan bahwa upayanya untuk melakukan sosialisasi langsung tax amnesty ini tak akan berarti jika tidak dibarengi dengan upaya yang dilakukan oleh setiap kantor pelayanan pajak.

"Kunci utamanya di Dirjen Pajak, utamanya di Pelaksana Petugas Pajak harus pro aktif menjemput bola. Tidak bisa lagi kita diam. zamannya sudah berubah. Momentumnya ada," ucap Jokowi.

(Baca juga: "PR" Pertama Sri Mulyani dari Jokowi, Keberhasilan "Tax Amnesty")

Dalam acara ini, Jokowi didampingi sejumlah menteri kabinet kerja, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan Wirantop, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Hadir pula Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Kepala PPATK M Yusuf, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Hadad dan Gubenrur Bank Indonesia Agus Martowardoyo.

(Baca juga: Presiden: Asing Tidak Senang jika Program "Tax Amnesty" Berhasil)

Kompas TV Mengisi Uang Negara Jadi PR Besar Sri Mulyani
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com