Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Jokowi, Eksekusi Mati Harus Dilaksanakan untuk Kepastian Hukum

Kompas.com - 26/07/2016, 15:03 WIB

Saat disinggung apakah larangan itu terkait rencana eksekusi, Molyanto tak memberi jawaban pasti. Ia hanya menyebut bahwa eksekusi mati merupakan ranah kejaksaan.

Menurut catatan Kompas, pada 2015 penghentian kunjungan keluarga narapidana yang menghuni LP di Nusakambangan selalu dilakukan setiap menjelang pelaksanaan eksekusi mati.

Kemarin, petugas LP di Nusakambangan juga menjemput Zulfikar Ali (52), terpidana mati asal Pakistan, yang sejak pertengahan Mei dirawat di RSUD Cilacap karena menderita komplikasi hepatitis, bronkitis, dan lever.

Penjemputan dilakukan dengan pengawalan ketat Brimob Polda Jateng bersenjata lengkap. Zulfikar divonis mati terkait kepemilikan 300 gram heroin yang ditemukan Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta pada 2004.

Zulfikar dipindahkan ke LP Batu, Nusakambangan, sejak April 2016 setelah dipindahkan dari LP Cipinang, Jakarta. Minggu lalu, Merry Utami, terpidana mati yang semula menghuni LP Wanita Tangerang, Banten, juga dipindahkan ke LP Besi, Nusakambangan.

Sementara itu, dua terpidana mati yang kini menghuni LP Pasir Putih, Nusakambangan, A Yam dan A Heng (keduanya WNI), kembali mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Pengacara kedua terpidana mati itu, Edwin Napitupulu, mengatakan, PK ini merupakan PK kedua yang diajukan kliennya. PK diajukan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Keduanya divonis terkait kepemilikan pabrik ekstasi dan sabu di Karimun, Kepulauan Riau. (GRE/APA/BDM/HAR/HAM/SON/NTA/NDY/HEI)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com