Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Bangun Penjara dengan Tingkat Keamanan Supermaksimum

Kompas.com - 25/07/2016, 16:15 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemerintah sedang mencari tempat untuk membangun kawasan penjara dengan tingkat keamanan yang maksimum.

Kawasan penjara tersebut akan dibangun dalam beberapa tahun ke depan.

"Nah kami bangun ini dalam beberapa tahun ke depan, satu supermaximum security. Kami lagi cari satu kawasan," kata Yasonna di Kemenkumham, Jakarta, Senin (25/7/2016).

"Bila ada tambahan anggaran, kalau bisa tahun depan," ujarnya.

Yasonna mengatakan, arahan membangun kawasan penjara disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.

Dalam penjara dengan tingkat keamanan yang tinggi tersebut, Kemenkumham akan menjalin kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Selain itu, Kemenkumham juga akan melibatkan Polri dan TNI.

"Jadi komprehensif sekali dan luas tempatnya. Pengawasannya terintegrasi. Standarnya ketat sekali. Seperti di luar negeri. Di situ ada napi teroris, lalu buat bandar-bandar besar dan napi-napi kelas berat," ucap Yasonna.

Yasonna mengatakan, pengamanan penjara tersebut akan menggunakan CCTV untuk di dalam ruangan dan setiap blok penjara. Selain itu, telepon genggam tidak diijinkan masuk.

Kemenkumham juga akan mengkaji lebih jauh terkait keamanan penjara tersebut. Menurut Yasonna, penjara Nusakambangan tidak bisa menampung narapidana kelas berat dalam jangka panjang.

Yasonna menyebut bahwa Nusakambangan akan menampung narapidana kasus umum.

"Memang yang napi umum bisa di Karanganyar, tapi pada jangka panjang kita punya fasilitas itu, yang betul-betul pengawasannya terintegrasi," tutur Yasonna.

Kompas TV 5 Petugas Lapas Bentiring Jalani Tes Urine
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com