Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kinerja KPI Bisa Terukur dalam Enam Bulan

Kompas.com - 20/07/2016, 14:22 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando mengatakan menghormati proses politik dalam pemilihan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Sebanyak 9 dari 27 orang dipilih oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat secara voting dan telah disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Meski demikian, sebagai wakil dari masyarakat, menurut Ade, kinerja KPI harus terus dimonitor. Menurutnya, masyarakat tidak ingin KPI menjadi wakil dari industri.

"Sekarang kalau kita masih punya prasangka baik kita uji saja dalam enam bulan ke depan bagaimana kinerja KPI," kata Ade saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/7/2016).

Menurut Ade, selama enam bulan setelah terpilih akan terukur bagaimana kinerja KPI. Di antaranya, dalam penggunaan lembaga penyiaran untuk kepentingan propaganda politik.

"Itu akan ditegur tidak ya, akan dihentikan tidak ya. Karena undang-undang dan peraturan KPI melarang itu," ucap Ade.

(Baca: Diwarnai Interupsi, DPR Sahkan Sembilan Komisioner KPI)

Selain itu, Ade mengatakan penggunaan sistem siaran jaringan oleh stasiun televisi juga harus diperhatikan.

KPI harus mampu memaksa 10 besar stasiun televisi untuk menjalankannya sistem siaran jaringan. "Tapi kalau KPI diam-diam saja mengenai hal ini itu sudah pertanda bawah KPI sudah dikuasai oleh Industri. Tapi perlu juga diberi kesempatan," ujar Ade.

DPR mengesahkan sembilan nama komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2016-2019, yang lolos dari proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR.

Hasil uji kepatutan dan kelayakan dibacakan oleh Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

"Laporan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang ada," ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sebagai pimpinan sidang, Rabu siang.

Sembilan nama terpilih mendapatkan suara terbanyak dan dinilai memenuhi kriteria penilaian yang ditentukan Komisi I.

Berikut sembilan nama komisioner KPI terpilih:

1. Nuning Rodiyah
2. Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin
3. Yuliandre Darwis
4. Ubaidillah
5. Dewi Setyarini
6. H Obsatar Sinaga
7. Mayong Suryo Laksono
8. Hardly Stefano Fenelon Pariela
9. Agung Suprio

Kompas TV Komisi I DPR Pilih 9 Nama Anggota KPI

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com