Kompas.com - 18/07/2016, 12:07 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat, Hadar Nafis Gumay di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/4/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraKomisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat, Hadar Nafis Gumay di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/4/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan uji publik terhadap empat draf Peraturan KPU (PKPU) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Senin (18/7/2016).

Empat PKPU tersebut antara lain; pertama, PKPU Nomor 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kedua, perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wali Kota.

Ketiga, perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakl Wali Kota.

Keempat, perubahan kedua atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Plt ketua komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay mengatakan, perubahan PKPU tidak bisa dihindari karena UU Pilkada sudah direvisi dua kali. KPU, kata dia, masih menunggu undang-undang tersebut sampai betul-betul resmi diundangkan.

"Dan kami ingin memastikan materinya, isinya, sudah resmi dan final untuk dijadikan dasar atau rujukan bagi kami membuat PKPU ini," ujar hadar di KPU, Senin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, uji publik selalu dilakukan KPU dengan tujuan menyempurnakan PKPU dari yang ada sebelumnya.

"Tentu kami tidak sempurna betul, ada yang kurang gitu ya. Nah melalui forum inilah dari para pemangku kepentingan utama, kami berharap ada masukan-masukan," tambah dia.

Hadar mengatakan, uji publik juga bisa menjadi sarana praktek bahwa pelaksanaan pilkada berjalan secara partisipatif karena melibatkan berbagai pihak. "Dengan cara ini kami berharap bahwa dukungan terhadap apa yang kami kerjakan, rasa memiliki dari berbagai pihak atas apa yang kami kerjakan itu bisa tercipta. Kira-kira itu yang kami harapkan dari kegiatan ini," kata dia.

Nantinya, setelah uji publik dilakukan, KPU akan berkonsultasi bersama DPR, khususnya komisi II dan Pemerintah.

Kompas TV Hadar Gumay Ditetapkan Sebagai Plt Ketua KPU

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, Pengamat Nilai Ini Hasil Kerja Relawan

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, Pengamat Nilai Ini Hasil Kerja Relawan

Nasional
Aturan Naik Kereta-Pesawat, Tak Boleh Bicara hingga Makan-Minum

Aturan Naik Kereta-Pesawat, Tak Boleh Bicara hingga Makan-Minum

Nasional
Muncul Video Mesum 'Lele 13 Detik', Polisi Akan Dalami

Muncul Video Mesum "Lele 13 Detik", Polisi Akan Dalami

Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Nasional
Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Nasional
Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Nasional
Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Nasional
Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Nasional
Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Nasional
Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Nasional
Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Nasional
Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Nasional
PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.