”Saya ingin akhiri saja, saya kira Sumsel ini beda tipis dengan yang terjadi di Nias Selatan. Tapi, kami tak akan menghambat ini. Walaupun kami bisa, kami tak menginginkan ini. Ini bentuk jiwa ksatria kami,” kata Yani yang merasa dicurangi dan kehilangan suara.
Ah...semua orang berlega hati. Husni menimpali, ”Ini bentuk negarawan, sebagai anggota DPR menunjukkan kelasnya. Walau kalah, berjiwa menang.”
”Belum kalah, Pak Ketua,” sambar Yani. Maka, forum pun akhirnya mengalir kembali. Berkali-kali Husni berhasil melontarkan icebreaking yang mampu mendinginkan hati yang panas.
Mengakui jika salah dan berjanji memperbaiki
Dalam kesempatan lain, kisah Husni memadamkan api kemarahan di ruang rapat tanpa terpancing emosi juga pantas untuk kita simak bersama. Kisah ini terjadi sebelum Pemilu 2014 dimulai, tepatnya terkait dengan protes akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh berbagai pihak.
Nuansa kemarahan dan kekhawatiran tampak menyerbak di ruangan rapat pleno terbuka penyempurnaan daftar pemilih tetap di kantor KPU, Jakarta, Rabu (4/12/2013).
Setelah menggebu-gebu mempresentasikan temuannya soal berbagai keanehan DPT, PDI-P akhirnya “menantang” KPU menyandingkan data versi KPU dengan temuan PDI-P.
”Kita ambil sampel sajalah secara acak, silakan KPU tentukan daerahnya mana. Kami sudah nggotong-nggotong komputer soalnya. Memungkinkan enggak kita sandingkan data DPT versi KPU dengan hasil temuan kami,” pinta Arif Wibowo, Ketua Tim Kajian Teknis DPT PDI-P saat itu.
Namun, tantangan PDI-P itu bertepuk sebelah tangan. ”Tak memungkinkan saat ini karena itu hal teknis,” kata Husni Kamil Manik berusaha mengakhiri debat hari itu.
Untuk meyakinkan komitmen KPU, Husni mengakui memang masih ada kekurangan, namun semua akan diproses untuk perbaikan. Husni sampai berjanji dengan nada tinggi, sesuatu yang jarang dilakukan oleh sosok lemah lembut ini.
”Kami tak akan membiarkan persoalan ini dibawa dalam pemungutan suara. Kami terbuka untuk perbaikan. Secara reguler kami akan rutin melakukan pertemuan,” kata Husni.
Ia mengakui jika ada kekurangan, sambil berjanji untuk serius memperbaiki.
Jawaban Husni tak memuaskan Arif sebagai orang PDI-P yang pernah ditelikung oleh kualitas DPT yang amburadul di pemilu sebelumnya, sekaligus sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR yang mendukung berbagai program dan pendanaan KPU.
Dalam rapat pleno sebelumnya dengan KPU, PDI-P sempat melontarkan pernyataannya bahwa pada pemilu sebelumnya PDI-P harus membayar mahal ke "pihak luar negeri" untuk mendapatkan basis data DPT.
Kini, PDI-P menilai KPU lebih terbuka dan PDI-P telah mendapatkan data mulai DP4 milik Kementerian Dalam Negeri hingga DPT yang merupakan hasil final versi KPU.