Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1437 H pada Rabu 6 Juli 2016

Kompas.com - 04/07/2016, 18:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan bahwa Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah jatuh pada Rabu (6/7/2016).

Penetapan ini berdasarkan sidang isbat yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kementerian Agama, Senin (4/7/2016).

"Bulan Ramadhan yang kita jalankan digenapkan menjadi 30 hari. Maka, besok Selasa kita masih berpuasa," kata Menteri Lukman saat memberikan keterangan pers, Senin.

"1 Syawal jatuh pada lusa, hari Rabu, 6 Juli 2016. Inilah yang disepakati bersama peserta sidang isbat," ucapnya.

Sidang isbat dilakukan oleh Tim Badan Hisab Rukyat Kemenag terkait posisi hilal secara astronomis pada 29 Ramadhan 1437 Hijriah.

Menurut Lukman, kesepakatan sidang isbat dibuat berdasarkan dua hal, yaitu perhitungan hisab dan metode rukyat berdasarkan laporan petugas yang melakukan pengamatan.

Metode rukyat dilakukan di 90 titik di seluruh Tanah Air, yang dilakukan petugas Kementerian Agama yang telah disumpah.

Hal ini sebagaimana diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Dengan penetapan ini, maka sebagian besar umat Islam di Indonesia akan melakukan shalat Id pada Rabu pagi.

Sebelumnya, Muhammadiyah selaku salah satu organisasi massa Islam terbesar di Tanah Air telah menentukan 1 Syawal 1437 Hijriah jatuh pada Rabu (6/7/2016).

(Baca: Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 1437 H pada 6 Juli 2016)

Presiden Joko Widodo sendiri dijadwalkan melakukan shalat Id di Padang, Sumatera Barat. (Baca: Jokowi Akan Shalat Id di Padang)

Sidang isbat dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher dan Ketua MUI Ma'ruf Amin. (Baca: Sidang Isbat Dihadiri Pimpinan Komisi VIII dan Ketua MUI)

Para undangan yang berasal dari organisasi masyarakat Islam dan para duta besar negara-negara Islam juga menghadiri sidang ini.

Kompas TV Persiapan Pemantauan Hilal Mulai Dilakukan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com