Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hinca IP Pandjaitan XIII
Politikus

Politikus, sekretaris jenderal Partai Demokrat. Menulis untuk menyebarkan kebaikan, menabur optimisme sebagai bagian dari pendidikan politik bagi anak bangsa dalam kolom yang diberi judul: NONANGNONANG. Dalam budaya Batak berarti cerita ringan dan bersahaja tetapi penting bercirikan kearifan lokal. Horas Indonesia.

Budaya, Benteng Anti Narkoba

Kompas.com - 03/07/2016, 21:59 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Pertanyaannya adalah penegakan hukum macam apa yang harus dikedepankan? Dipidana karena kepemilikan narkoba atau penyalahgunaan narkoba? 

Saat ini para penegak hukum dimulai dari penyidik sampai penuntut cenderung ke pilihan pertama yakni pemidanaan karena kepemilikan. Konsekuensinya ia harus dihukum berat layaknya sebagai pemilik atau pengedar yang oleh Presiden Jokowi disebut gembong dan bandar.

Padahal mereka adalah pengguna. Dengan demikian, ada yang kurang pas dalam penegakan hukum ini. Perintah Presiden Jokowi terang dan jelas (hanya) pada gembong dan bandar saja.

Artinya, penyidik harus cerdik dan tegas memastikan temuan pada status gembong atau bandar yang disebut sebagai pemilik. Jika belum ditemukan siapa gembong dan bandarnya, mereka adalah pengguna.

MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) membeberkan penelitiannya bahwa 70%  pengguna ini didakwa sebagai pemilik padahal faktanya menggunakan kurang dari 5 gram sebagai batasan yang masih dalam kategori pengguna.

Lalu, pengguna seolah diampuni? Tentu tidak. Pendekatannya adalah tanggungjawab negara pada upaya rehabilitasi. Jika cara pendekatannya dengan pemidanaan di hulu ini terus dilakukan, akibatnya negara mengalami kesulitan yang besar pada bagian hilir yakni penampungannya di lembaga pemasyarakatan.

Namun demikian, rehabilitasi ini pun punya persoalan yang sama juga, karena harus dilakukan renovasi dan bahkan pembangunan pusat-pusat rehabilitasi yang baru.

Pemerintah tak boleh sendirian, masyarakat harus ikut terlibat membantu negara dan pemerintah melakukan dan membangun komunitas komunitas rehabilitasi ini dengan arahan dan panduan BNN. Pemerintah Daerah juga tak boleh diam dan hanya menunggu pemerintah pusat.

Kembali ke alam dan budaya

Indonesia mempunyai banyak sekali pemandamgan alam yang indah. Memanfaatkan alam sebagai bagian dari proses rehabilitasi pengguna narkoba mungkin pilihan yang bijak untuk dicoba.

Di seputar wilayah Danau Toba yang luas, tentu bisa didorong partisipasi masyarakat melakukan rehabilitasi dengan pendekatan alam yang indah dan tenang. Pendekatan budaya yang efektif. Budaya menjadi the guardian bagi rakyatnya. Apalagi narkoba sudah menembus sampai ke desa desa.

Mengembangkan Danau Toba sebagai taman bumi dunia yang dikampanyekan UNESCO yang disebut Geopark Global Network untuk Geopark Kaldera Toba adalah tantangan yang menarik bagi rencana pemerintah membentuk Badan Otorita Pengembangan Kawasan Danau Toba.

Ini juga sebagai jawaban atas kebijakan penerintah menetapkan Danau Toba sebagai 10 besar destinasi pariwisata nasional.

Konsep geopark ini didasarkan pada tiga aspek utama yakni geologi, biologi atau tumbuh-tumbuhan (herbal) dan budaya. Bagaimana memuliakan bumi untuk kesejahteraan manusia di dalamnya dengan tiga aspek utama itu.

Perpaduan ketiga aspek geopark ini dikembangkan oleh Komunitas Rumahela, di kecamatan Pangururan, Samosir. Komunitas ini secara perlahan dan kecil-kecilan mencoba melakukan rehabilitasi dengan pendekatan herbal batak dan budayanya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com