Dana Optimalisasi Menjadi Bancakan

"Sistem yang dibangun seperti apa pun akan tetap bisa diterobos oleh oknum-oknum pemain di DPR. Celah permainan itu akan selalu ada," kata Dadang.

Anggota Banggar dari Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate, menambahkan, permainan bisa saja terjadi di panitia kerja APBN karena dana optimalisasi dibahas dan diputuskan di panitia kerja.

"Namun, biasanya celah untuk melobi itu ada di luar pembahasan panitia kerja. Justru ketika sampai di panitia kerja, semua terkesan sudah sesuai aturan," ujarnya.

Ketua Komisi V Fary Djemi Francis mengatakan, proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat yang diatur Putu tidak pernah dibahas di Komisi V saat awal pengusulan dari mitra kerja. Proyek tersebut baru muncul setelah pembahasan dilanjutkan di Banggar bersama pemerintah.

(Baca: KPK Temukan Sejumlah Celah Potensial Korupsi dalam Dana Optimalisasi)

"Komisi V juga tidak tahu bagaimana detilnya karena kami tidak pernah membahas proyek jalan di daerah dalam pembahasan awal. Kalau seperti itu, ada kemungkinan itu adalah dana belanja transfer daerah yang dibahas di Banggar," kata Fary.

Sementara itu, Johnny Plate menjelaskan, proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat yang diatur oleh Putu masuk ke dalam pos belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Proyek tersebut kemungkinan dimasukkan lewat jalur dana optimalisasi di panitia kerja di Banggar karena tidak muncul saat usulan awal di komisi.

Mekanisme penganggaran

KPK mengusulkan penghapusan dana optimalisasi. Hasil kajian KPK terhadap dana optimalisasi pada APBN 2014 telah menunjukkan adanya potensi korupsi program-program titipan di kementerian dan lembaga lewat dana optimalisasi.

Hal ini terindikasi antara lain dari analisis KPK terhadap pratinjau atas proses dan perencanaan serta pemanfaatan dana optimalisasi APBN 2014 yang menunjukkan ada program atau kegiatan dengan dana optimalisasi yang tidak diusulkan kementerian atau lembaga.

(Baca: Menurut Wakil Menkeu, Penggunaan Dana Optimalisasi Perlu Ditinjau Ulang)

Selain itu, ada pula program yang belum diusulkan ke Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta tidak sesuai rencana strategis. Sebagian hasil akhir program yang menggunakan dana optimalisasi tidak jelas atau tidak terukur.

Secara umum, KPK juga mendorong agar ruang-ruang "gelap" dalam penganggaran di DPR yang kerap dimanfaatkan makelar proyek bisa ditutup.

KPK berencana mengusulkan pembentukan tim untuk mengobservasi tahap-tahap krusial penganggaran sekaligus penghapusan dana optimalisasi dari APBN karena rentan disusupi proyek "ijon".