Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beredar Foto Parsel dari BPK, Sekjen PKB Mengaku Tak Tahu-menahu

Kompas.com - 01/07/2016, 12:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengaku tak mengetahui perihal pemberian parsel kepada dirinya. Ia mendengar informasi menerima kiriman parsel dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya sama sekali tidak tahu menahu soal adanya parsel itu yang kabarnya ditujukan ke saya,” kata Karding di Jakarta, Jumat (7/7/2016).

Hal itu disampaikan Karding ketika diminta tanggapan soal foto yang beredar di media sosial soal parsel Lebaran yang ditujukan kepadanya. Parsel itu dilengkapi surat dengan kop BPK.

Karding mengaku menerima informasi dari para wartawan terkait foto parsel tersebut. Jika benar, ia mengucapkan terima kasih, tetapi tidak bisa diterima parsel tersebut.

(baca: Jelang Lebaran, KPK Ingatkan Pegawai Negeri Dilarang Terima Bingkisan)

“Saya mengucapkan terima kasih. Tapi sesuai dengan aturan maka saya tidak bisa menerima pemberian parsel dari pihak mananpun. Saya pejabat publik sehingga wajib hukumnya menghindari pemberian-pemberian parsel seperti itu,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Meski demikian, Karding merasa tidak ada hubungan dengan BPK. Pasalnya, ia berada di Komisi III yang tidak bermitra dengan BPK.

“Sehingga tidak ada hubungannya dengan BPK,” katanya.

Selain itu, kata Karding, alamat tujuan pengiriman parsel juga keliru. Sebab, dia tidak tinggal di Permata Hijau.

"Saya sudah sejak tahun 2014 bertempat tinggal di Perumahan DPR di Kalibata," katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri BPK Yudi Ramdan Budiman mengatakan, secara institusi, BPK tidak pernah mengirimkan parsel dan mencetak kartu ucapan tersebut kepada siapapun.

"Kami tidak tahu menahu soal itu. Yang jelas secara institusi BPK tidak pernah melakukan hal tersebut," kata Yudi saat dihubungi.

Kompas TV Pedagang Parsel Diminta "Gak" Jualan di Trotoar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com