Penangkapan I Putu Sudiartana Termasuk OTT meski Hanya Ada Bukti Transfer

Kompas.com - 30/06/2016, 22:23 WIB
KPK berhasil menyita barang bukti uang suap sebanyak 40 ribu dollar Singapura dan Rp. 500 juta dalam bentuk bukti transfer.  KPK menyita uang dan bukti transfer tersebut dari rumah IPS di komplek perumahan anggota DPR RI di Jakarta. Kristian ErdiantoKPK berhasil menyita barang bukti uang suap sebanyak 40 ribu dollar Singapura dan Rp. 500 juta dalam bentuk bukti transfer. KPK menyita uang dan bukti transfer tersebut dari rumah IPS di komplek perumahan anggota DPR RI di Jakarta.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat hukum pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana, menyatakan, penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kader Partai Demokrat di DPR, I Putu Sudiartana, layak diberi status operasi tangkap tangan (OTT) meskipun alat buktinya hanya berupa bukti transfer.

"Jadi, menilai itu termasuk OTT apa tidak, kita harus mengacu ke KUHAP, di KUHAP kan tertulis bahwa OTT itu pengertiannya kan penangkapan pada saat terjadinya transaksi, dan transaksi bisa berupa fisik atau nonfisik seperti lewat transfer," ujar Ganjar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/6/2016).

Ganjar pun membantah pernyataan Partai Demokrat yang menilai bahwa bukti OTT KPK cukup lemah karena bukti transfer yang ditemukan KPK tidak mengarah kepada Putu.

(Baca: Kronologi Penangkapan Politisi Demokrat I Putu Sudiartana oleh KPK)

"Sekarang begini, tidak mungkin kan pihak yang menyuap langsung mentransfer ke pihak menerima suap, pasti ada perpanjangan tangan yang mewakili mereka agar mereka tak mudah tertangkap, begitu pun dalam bukti transfer kali ini," kata Ganjar.

Dia pun menyatakan pastinya KPK memiliki penjelasan yang kuat terkait alat bukti yang ditemukannya berupa bukti transfer.

"Penjelasan mengenai alat bukti yang ditemukan KPK tersebut memang bukan konsumsi publik dan hanya akan digunakan dalam persidangan. Pastinya KPK punya alasan untuk itu dan itu bisa mereka pertanggungjawabkan di persidangan nanti," tutur Ganjar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Demokrat: Penjelasan KPK soal Penangkapan Putu Sudiartana Paling Lemah Sepanjang Sejarah)

Ganjar menambahkan, jika Demokrat ingin membantah status OTT yang disematkan KPK, Demokrat bisa menggunakan argumen waktu penangkapan, bukan menggunakan argumen mengenai keharusan adanya uang dalam bentuk fisik saat penangkapan.

"Jadi, kalau mereka mau membantah itu bukan OTT, dicek saja waktu penangkapan dan waktu transfer atau penerimaan transfernya berdekatan atau tidak dengan penangkapannya. Kalau iya, berarti masuk ke dalam kategori OTT," kata Ganjar.

"Karena pengertian OTT itu kan penangkapan saat sedang atau sesaat setelah berlangsungnya transaksi. Kalau penangkapan dilakukan sesaat setelah transfer, itu namanya tetap OTT," kata Ganjar.

Kompas TV KPK Tangkap Tangan Politisi Partai Demokrat (Bag 2)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

Nasional
PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

Nasional
UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, MAKI: Semoga Jadi Solusi Pemberantasan Korupsi

Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, MAKI: Semoga Jadi Solusi Pemberantasan Korupsi

Nasional
Satgas: PPKM Saat Natal-Tahun Baru Disesuaikan Level Masing-masing Daerah

Satgas: PPKM Saat Natal-Tahun Baru Disesuaikan Level Masing-masing Daerah

Nasional
Giri Suprapdiono: Setelah Pelantikan Jadi ASN Polri, Akan Jalani Orientasi

Giri Suprapdiono: Setelah Pelantikan Jadi ASN Polri, Akan Jalani Orientasi

Nasional
UPDATE: Sebaran 261 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 261 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
UPDATE BNPB: Pengungsi akibat Erupsi Semeru Tercatat 3.697 Jiwa

UPDATE BNPB: Pengungsi akibat Erupsi Semeru Tercatat 3.697 Jiwa

Nasional
Oknum TNI Diduga Pukul Polwan di Kalteng, Kapenrem Sebut Murni Kesalahpahaman

Oknum TNI Diduga Pukul Polwan di Kalteng, Kapenrem Sebut Murni Kesalahpahaman

Nasional
Angin Prayitno Disebut Beli 81 Bidang Lahan Menggunakan Nama Rekannya

Angin Prayitno Disebut Beli 81 Bidang Lahan Menggunakan Nama Rekannya

Nasional
UPDATE 7 Desember: Ada 6.116  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 7 Desember: Ada 6.116 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Bertambah 420, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.108.717

UPDATE: Bertambah 420, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.108.717

Nasional
UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.