Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Bareskrim Enggan Ungkap Nama Rumah Sakit yang Langganan Vaksin Palsu

Kompas.com - 29/06/2016, 19:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Reserse Kriminal Polri enggan mengungkap nama-nama rumah sakit dan klinik yang berlangganan vaksin palsu,

Berdasarkan data kepolisian, ada empat rumah sakit berlokasi di Bekasi yang disebut berlangganan vaksin palsu.

Kepala Bareskrim Polri Irjen Pol Ari Dobo Sukmanto khawatir penyidikan kasus vaksin palsu bisa terpengaruh jika nama-nama rumah sakit itu diungkap.

"Kalau kami buka nama rumah sakitnya, barangnya hilang, kami malah enggak dapat," ujar Ari di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (29/6/2016) malam.

Ari mengatakan, saat ini penyidik masih mengumpulkan sejumlah bukti penguat apakah rumah sakit tersebut terlibat secara korporasi atau ada oknum-oknum yang bermain di dalamnya.

Polisi masih menelusuri apakah pihak rumah sakit dan klinik yang berlangganan itu mengetahui bahwa vaksin yang mereka gunakan itu palsu.

"Kalau sudah, nanti kami sampaikan barang buktinya, vaksinnya berapa. Dirtipideksus akan segera informasikan RS mana kalau sudah selesai," kata Ari.

Ari mengatakan, penyidik tengah mengaudit jumlah hasil produksi yang dihasilkan para produsen.

Caranya, dilihat dari lamanya beroperasi, kemampuan mesin untuk memproduksi, dan berapa jumlah orang dalam satu jaringan itu sehingga diketahui berapa jumlah vaksin yang telah mereka hasilkan.

Jika diungkap terlalu dini, kata Ari, dikhawatirkan justru malah terjadi kegaduhan.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Kombes Pol Agung Setya mengatakan, pengungkapan nama rumah sakit akan menimbulkan kesan buruk masyarakat terhadap rumah sakit tersebut.

Padahal, belum bisa dipastikan apakah yang terlibat dalam kasus ini hanya perorangan atau menjerat korporasi.

Agung mengatakan, pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk menguatkan bukti siapa saja yang bisa dijerat berikutnya.

Bareskrim Polri telah menetapkan 16 tersangka terkait vaksin palsu di mana tujuh di antaranya merupakan produsen.

Sementara, sisanya merupakan distributor dan pembuat label vaksin.

Agung menduga masih ada pelaku lain yang berkeliaran di sejumlah daerah terkait vaksin palsu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com