Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti CIIA : Kapal yang Dibajak Sudah Tahu Larangan Melintas, Tapi Mereka Maksa

Kompas.com - 28/06/2016, 21:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menyebut, peristiwa penyanderaan warga negara Indonesia di Filipina seharusnya tidak perlu terulang.

Sebab, Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan imbauan agar kapal-kapal dagang tidak melintas di perairan yang kerap dijadikan tempat beraksi kelompok bersenjata.

"Mereka (perusahaan) juga sebenarnya sudah tahu imbauan itu. Tapi tetap memaksa berangkat," ujar Harits melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (28/6/2016).

(Baca: Cerita ABK TB Charles yang Selamat dari Sandera Kelompok Abu Sayyaf)

Hal itu lantaran perusahaan pemilik kapal telah meneken kontrak dagang. Mau tidak mau, mereka terpaksa melintas di sana dengan menempuh risiko. Harits menambahkan, kelengahan itu terjadi bersamaan dengan patroli kelompok bersenjata, Abu Sayaff.

Kapal berbendera Indonesia pun kembali menjadi 'santapan' kelompok tersebut. Di sisi lain, Harits juga berpendapat bahwa penyanderaan kali ini menggambarkan gagalnya pertemuan trilateral antara para Menteri Luar Negeri dan pimpinan tertinggi 3 negara: Indonesia, Filipina dan Malaysia.

"Pertemuan trilateral membahas keamanan laut, khususnya jalur pelayaran, belum ada implementasi yang signifikan," ujar Harits.

Meski demikian, Harits berharap pengalaman penyanderaan WNI sebelumnya memupuk kepercayaan diri Indonesia untuk kembali mengulang keberhasilan yang sama. Perencanaan pembebasan harus lebih rapi, terkoordinasi dan efektif.

Harits berharap penyanderaan tujuh WNI ini merupakan yang terakhir kalinya. "Ini harus menggugah pemerintah untuk maksimal hadir dan melindungi warganya baik di darat attau lautan dari setiap tindakan kriminal," ujar Harits.

(Baca: Enam ABK Tb Charles yang Tak Disandera Telah Kembali ke Keluarga)

Diberitakan, kapal berbendera Indonesia kembali dibajak oleh kelompok bersenjata di Laut Sulu, 20 Juni 2016. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memastikan, kelompok itu adalah kelompok Abu Sayyaf. Selain membajak kapal, gerakan militan tersebut juga menyandera tujuh WNI dan meminta tebusan sebesar Rp 60 miliar.

Kompas TV Pemerintah Bakal Bebaskan 7 Korban Sandera
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com