Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ragu Investor Tertarik Berbisnis di Sektor Karet

Kompas.com - 24/06/2016, 15:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengkhawatirkan tidak ada investor yang berminat di sektor pengolahan karet untuk proyek infrastruktur.

Kekhawatiran itu disampaikan seusai Presiden dan para pengurus Gabungan Perusahaan Karet Indonesia atau (Gapkindo) membicarakan soal pengembangan komoditas karet untuk proyek-proyek infrastruktur di Istana Negara, Jumat (24/6/2016).

Pengurus Gapkindo pun meyakinkan Presiden, investor pasti banyak yang tertarik berbisnis ke sektor itu asalkan ada dasar hukumnya.

"Lalu, kami jawab, apabila ada dasar hukumnya, ya saya kira pengusaha akan bersiap-siap berinvestasi di sektor ini," ujar Ketua Gapkino Munarji Soedargo setelah pertemuan dengan Presiden itu.

(Baca: Jokowi Ingin Karet Juga Dimanfaatkan untuk Proyek Infrastruktur)

Pengusaha, lanjut Munarji, hanya membutuhkan jaminan, baik secara hukum maupun perencanaan, bahwa pemerintah serius sekaligus konsisten di dalam menggarap sektor tersebut.

Diberitakan, dalam pertemuan dengan pengurus Gapkindo, Jumat pagi, Presiden Jokowi mengungkapkan keprihatinan soal keterbatasan pengolahan karet.

Presiden ingin agar komoditas karet tidak hanya melulu digunakan dalam industri pembuatan ban, tetapi juga berguna bagi proyek-proyek infrastruktur yang strategis.

"Bapak Presiden sangat tertarik penggunaan karet dapat diperluas di luar sektor tradisional, seperti ban. Beliau ingin ciptakan demand baru berupa proyek-proyek infrastruktur pemerintah," ujar Ketua Gapkindo Munarji Soedargo seusai bertemu Presiden.

(Baca: Dipajaki 10 Persen, Pengusaha Karet Curhat ke Jokowi)

Pengurus Gapkindo pun memaparkan proyek infrastruktur strategis yang dapat menyerap komoditas karet seperti aspal berbahan campuran karet, karet untuk tempat bersandar kapal di pelabuhan, hingga pintu-pintu air berbahan karet.

"Jika ini dilakukan, akan berdampak impresi yang luas bagi pasar dunia bahwa karet ternyata bisa digunakan di sektor lain, selain ban yang tidak terpikirkan dunia. Berarti akan ada peluang harga karet membaik," ujar dia.

Jika demikian, keuntungan pengelolaan sektor karet bukan hanya dirasakan oleh pemerintah atau pengusaha saja, melainkan juga oleh petani karet dan enam juta orang yang terlibat dalam industri pengolahan karet dari hulu hingga hilir.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com