Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

13 Harapan Legislator untuk Tito Karnavian jika Menjadi Kapolri

Kompas.com - 23/06/2016, 19:53 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III punya catatan dan harapan untuk calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Tito Karnavian. Total, catatan dan harapan itu sebanyak 13 poin. 

Ketigabelas catatan ini dibacakan Ketua Komisi III Bambang Soesatyo sebelum berakhirnya uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/6/2016).

Pertama, kata Bambang, Kapolri yang terpilih nantinya harus memiliki program unggulan yang berbeda dengan calon Kapolri sebelumnya.

Kedua, Komisi III berharap agar reserse tidak melakukan kriminalisasi pada sebuah kasus yang tengah diselidiki. "Ini penting karena kerap terjadi di lapangan," ujar Bambang.

(Baca: Tito Karnavian Janji Akan Sering "Blusukan")

 

Ketiga, perlu dilakukan reformasi internal mulai dari rekrutmen hingga penerapan reward and punishment dalam kinerja kepolisian ke depannya.

Berikutnya, Bambang menambahkan, Komisi III juga berharap agar Polsek menjadi ujung tombak dari kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan kriminal di masyarakat.

Kelima, diharapkan Polri ke depannya tidak dicitrakan sebagai lembaga yang paling korup. Sebab hingga saat ini polri masih belum mampu menyelesaikan persoalan itu. "Ini yang harus disikapi oleh calon Kapolri," tukas Bambang.

Keenam Polri dalam penanganan terorisme diharapkan tidak melanggar HAM. Selama ini dalam proses penangkapan tersangka teroris, kerap kali semua tersangka tewas sebelum diproses di pengadilan.

Ketujuh, Polri memerlukan konsep jitu untuk menyelesaikan konflik antara Polri dan KPK. Komisi III, jelas Bambang, melihat kerap terjadi tumpang tindih yang berujung konflik, tentunya dalam penanganan kasus korupsi.

Kedelapan, Polri diharapkan bisa bekerja lebih baik dengan TNI untuk menghindari konflik antara Polri dan TNI. Terlebih ke depannya ada wacana pelibatan TNI secara aktif dalam pemberantasan terorisme yang selama ini menjadi wilayah kerja Polri.

Kesembilan, diperlukan konsep dalam sistem pembinaan karir dan diharapkan sistem pembinaan karir di Polri menjadi lebih terbuka dan profesional.

Kesepuluh, Komisi III menilai perlu ada affirmative action, yakni kesempatan perempuan dalam menduduki jabatan di Polri.

(Baca: Jika Jadi Kapolri, Tito Janji Penegakan Hukum Tak Ganggu Iklim Investasi

 

Berikutnya, Kapolri baru perlu strategi membangun polri yang berkarakter. Sebab selama ini Polri masih terjebak dengan citranya yang dinilai kurang baik di mata masyarakat.

Kemudian Kapolri baru juga diharapkan sering turun ke daerah mengunjungi Polres dan Polda. Itu berguna untuk melakukan pengecekan kesiapan kepolisian di daerah dalam menjalankan tugasnya.

Terakhir diperlukan program gerakan zero corrupction dalam seluruh penerimaan bintara, akademi kepolisian, dan selainnya, sebagai bagian dari upaya membangun postur Polri yang profesional bersih mandiri dan bebas KKN.

Kompas TV Tito Karnavian Jalani Uji Calon Kapolri

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com