Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tito Karnavian Janji Akan Sering "Blusukan"

Kompas.com - 23/06/2016, 19:09 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri terpilih Komjen Pol Tito Karnavian mengatakan, setelah resmi dilantik sebagai Kapolri, ia akan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat.

Caranya, dengan sering menyambangi daerah-daerah di luar Jakarta untuk melihat permasalahan masing-masing wilayah.

"Memang tugas polisi. Pengalaman saya di Papua dan Metro Jaya itu, makin banyak bertemu masyarakat, akan semakin baik," ujar Tito, di Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Tito mengatakan, kebiasaannya turun ke masyarakat akan ditularkan kepada bawahannya.

Ia akan mengunjungi Polda, Polres, hingga Polsek untuk menyamakan visi dalam pelayanan masyarakat dan mereformasi Polri.

Tito mengungkapkan, prinsip yang selalu dipegangnya adalah kepemimpinan, sehingga anak buah bisa mencontoh pemimpinnya untuk berbuat baik.

"Nanti saya akan mendorong seluruh pimpinan harus turun ke lapangan. Kalau Kapolsek tidak mau, Kapolres tidak mau, ya ganti lah. Saya tidak akan segan-segan," tegas dia.

Setelah menjabat nanti, Operasi Ramadhania menjadi prioritas yang akan dilakukan Polri.

Menjelang Lebaran, masyarakat membutuhkan banyak peran Polri untuk mengatasi masalah kemacetan.

"Terutama yang di Jawa, pelabuhan lautnya. Kemudian, membantu masyarakat agar masyarakat merasakan kehadiran polisi membantu mereka sehingga pelaksanaan Lebaran bisa berjalan lancar," kata Tito.

Disetujui DPR

Komisi III DPR memutuskan menyetujui usulan Presiden Joko Widodo agar Tito Karnavian menjadi Kepala Polri pengganti Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

Keputusan ini diambil dalam rapat pleno Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Sepuluh Fraksi di Komisi III DPR menilai Tito sudah berhasil menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung ada phari ini dengan baik.

Komisi III sebelumnya juga telah mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Kepolisian Nasional untuk meminta masukan soal rekam jejak Tito.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com