Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Loyalitasnya ke Presiden Jokowi, Ini Jawaban Tito Karnavian

Kompas.com - 23/06/2016, 13:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menanyakan loyalitas calon Kapolri Komjen Tito Karnavian kepada Presiden Joko Widodo.

Pernyataan tersebut disampaikan Benny dalam uji kepatutan dan kelayakan Tito di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

"Apakah Anda loyal dengan Presiden?" kata Benny.

Berbeda dengan pertanyaan dari anggota Komisi III lain yang akan dijawab belakangan, Benny meminta pertanyaan itu dijawab langsung oleh Tito.

Tito pun mengatakan, institusi Polri adalah institusi yang berbeda karena berada pada dua komponen, yakni komponen eksekutif dan komponen yudikatif.

"Dalam konteks eksekutif, penyelenggara negara, Polri harus loyal penuh kepada Pak Presiden. Kemudian, dalam konteks yudikatif, Polri harus tunduk kepada hukum," ujar Tito.

Benny pun mengaku menyampaikan pertanyaan itu karena ingin memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polri haruslah berada di atas loyalitas terhadap Presiden.

"Maksud saya, kalau nanti ada pemilihan presiden, calon Kapolri janganlah jadi 'alat' Presiden, apalagi calon presiden dari petahana," kata politisi Partai Demokrat ini.

Usai tanya jawab antara Benny dan Tito selesai, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo pun berkomentar singkat.

"Untung Pak Tito tidak terjebak," kata Bambang disambut tawa para anggota Komisi III yang hadir.

Kompas TV Tito Karnavian Jalani Uji Calon Kapolri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com